Hadi Chandra: Saya tidak maju kalau gagal perjuangkan PLBN

id wakil ketua DPRD Natuna,Hadi Chandra,pos lintas batas natuna

Hadi Chandra: Saya tidak maju kalau gagal perjuangkan PLBN

Wakil Ketua I DPRD Natuna Hadi Chandra saat menyampaikan pandangan tentang PLBN. (Antaranews Kepri/Cherman)

Jika tidak bisa perjuangkan dana pembebasan lahan, tahun 2019 saya tidak akan mencalonkan diri lagi
Natuna (Antaranews Kepri) - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Natuna, Hadi Chandra menyatakan tidak akan mencalonkan diri pada Pemilu 2019 jika gagal memperjuangkan anggaran pembebasan lahan untuk pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Kecamatan Serasan.

Pernyataan itu disampaikannya di hadapan masyarakat dalam sosialisasi pengembangan PLBN di Balai Pertemuan Tanjung Setelung, Kecamatan Serasan, Natuna, Kepulauan Riau, Selasa kemarin.

"Jika tidak bisa perjuangkan dana pembebasan lahan, tahun 2019 saya tidak akan mencalonkan diri lagi," kata Hadi Chandra.

Ia menyampaikan Presiden Jokowi sanagat memperhatikan daerah perbatasan terutama pulau terpencil, terluar dan terisolir, salah satunya Serasan.

"Anggaran telah tersedia berkat kerja BPP (Badan Pengelolaan Perbatasan) Kabupaten Natuna, tinggal lahan yang perlu kita siapkan, bagi masyarakat yang nanti terkena dampak pembangunan dimohon sekali dukungannya, kalau satu saja tidak setuju maka akan menggugurkan lainnya," imbaunya.

Adanya PLBN, menurutnya, mempercantik beranda terdepan NKRI. Seluruh Indonesia ada 9 titik pengembangan PLBN, Serasan menjadi salah satu sasaran pengembangan. Program dan nawacita Presiden membangun dari pinggiran merupakan kesempatan emas bagi warga Serasan.

"Kesempatan ini tidak akan terulang lagi, beda Presiden beda program, maka kesempatan itu harus kita kejar, mohon semua pihak mengedukasi kepada masyarakat," ujarnya.

Dia mengingatkan masyarakat agar selalu berpikir positif, jangan sampai kesempatan di depan mata hilang begitu saja.

"Sebenarnya pemerintah pusat akan siap apapun usulan pembangunan yang kita usulkan, tapi sayang sekarang banyak program pusat ditarik kembali ke pusat hanya karena kendala lahan," ungkapnya.

Hadi Chandra mengingat kembali tentang perjuangan masyarakat Natuna sejak lama telah mengusulkan PLBN kepada Pemerintah pusat namun selalu ditolak.

"Dampak dari PLBN luar biasa, kita sejak dulu telah puluhan kali surati pemerintah pusat agar Natuna bisa dijadikan cek poin bagi wisatawan, sudah bertahun-bertahun kita desak tidak juga membuahkan hasil. Tetapi Serasan tanpa diminta, PLBN dibangun oleh Presiden, sungguh sangat beruntung," ucapnya.

Dengan semangat dia meyakinkan masyarakat bahwa pembangunan dan pengembangan PLBN merupakan kesempatan emas bagi masyarakat Natuna, Serasan khususnya.

"Saat ini wisatawan tidak bisa masuk langsung ke Natuna, berbeda dengan Anambas semua telah tersedia, salah satunya wisata di Pulau Bawah. Natuna juga bisa seperti itu, Serasan memiliki pantai sisi yang telah ditetapkan sebagai pantai alami terbaik di dunia, sangat menjanjikan," ujarnya.

Tidak hanya itu, menurutnya sektor perdagangan juga akan mendapatkan imbas dari pembangunan PLBN.

"Kapal Hong Kong (kapal penampung ikan hidup) yang selama ini harus masuk melaui batam akan lebih mudah jika telah terbangun PLBN, kapal langsung bisa sandar di pelabuhan Serasan dan komoditas lain akan bebas masuk ke Kuching (Malaysia Timur), secara tidak langsung Serasan jadi pusat peradangan Natuna," pungkasnya.

Ia kembali mengingatkan mengenai proses pembebasan lahan akan tetap selalu dikawal oleh DPRD sesuai dengan NJOP dan adanya negosiasi.

"Program ini tidak akan terulang lagi, jadi harus sama - sama kita kawal. Tidak ada satupun program PLBN yang tidak didatangi oleh Presiden, dan tidak menutup kemungkinan Pak Jokowi akan datang juga ke serasan meresmikan PLBN," kata Hadi Chandra.

Hal senada juga dikatakan Anggota Komisi II DPRD Natuna, Pang Ali, berharap rencana tersebut dapat cepat terealisasi.

"Sangat diharapkan dari PLBN itu adalah terbukanya jalur resmi Sematan (Serawak) - Serasan, kami mohon betul dukung semua pihak agar pembangunan ini berjalan lancar, " pintanya.

Kepada Antara dia mengatakan telah bertemu langsung dengan Bupati Natuna, Hamid Rizal untuk membicarakan anggaran pembebasan lahan tersebut. 

"Jika tidak ada anggarannya, saya yang paling kecewa, pembangunan PLBN ini semua karena dampak dari 8 orang warga kita ditangkap saat masuk sematan beberapa waktu lalu. Karena itu saya telah bicara langsung dengan bupati dan kita telah sepakat dukung anggaran pembebasan lahan PLBN, " ungkapnya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada pemerintah saat ini karena telah berbuat nyata untuk daerah perbatasan.

"Banyak manfaat yg telah kita rasakan dengan program Presiden Jokowi, seperti listrik, minyak satu harga dan jaringan Internet," kenangnya.

Dia juga mengaku juga akan fokus mengawasi proses pengembangan PLBN tersebut. 

"Saya akan pastikan program ini harus berjalan, jangan sampai pemda tidak siap akhirnya kegiatan dialihkan ke daerah lain," tegasnya. (Antara)
 

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE