Mewujudkan pemilu santun melalui pantun

id Pemilu santun

Mewujudkan pemilu santun melalui pantun

Komisioner Bawaslu Tanjungpinang berfoto bersama saat peluncuran buku 500 pantun pemilu, pemilu santun melalui pantun di Tanjungpinang, Senin (27/9). Foto Antara/Ogen.

Tanjungpinang (ANTARA) (ANTARA) - Buku berjudul "500 Pantun Pemilu, Pemilu Santun Melalui Pantun" yang diterbitkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, merupakan bagian dari catatan penting sejarah dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Tanjungpinang.

Karya Bawaslu tersebut menjadi satu-satunya di Indonesia, yang mampu mengelaborasikan pesta demokrasi dengan kearifan budaya lokal pantun Melayu yang ada di daerah setempat.

"Sebenarnya gagasan melahirkan buku ini sudah ada sejak Pilwako Tanjungpinang 2018. Tapi, baru terealisasi di Pemilu Serentak 2019," kata Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Tanjungpinang, Zaini, Senin (30/9).

Menurut Zaini, buku tersebut merupakan kompilasi pantun dari kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif melalui perlombaan pantun se-Kota Tanjungpinang yang bekerja sama dengan Lembaga Adat Melayu (LAM).

Peserta lomba pantun melibatkan seluruh partai politik, penyelenggara pemilu, pelajar/mahasiswa, kategori umum, serta pantun partisipasi dari lembaga stakeholder dan mitra Bawaslu.

Dia mengemukakan, alasan memilih pantun dikarenakan pantun merupakan salah satu bentuk sastra masyarakat Melayu, yang menyuarakan nilai-nilai kebaikan dan kritikan sosial masyarakat.

"Pantun adalah puisi Melayu tradisional yang paling populer dan sering digunakan," ujar Zaini.

Secara substansial, pantun-memantun ini diharapkan memberi spirit dan petuah  pemilu, karena kontennya berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari ajakan meningkatkan partisipasi pemilih, kampanye santun, tolak dan lawan  politik uang.

"Bukan lantun sebarang lantun, merdu putri elok bernyanyi. Pemilu santun melalui pantun, masyarakat peduli partisipasi tinggi," kata Zaini membacakan sebait pantun.

Makna filosofis dari buku ini ialah berupaya memadukan pemilu dengan kebudayaan Melayu melalui sastra pantun, sehingga tercipta pesta demokrasi yang menyenangkan, dan terwujud pemilu santun melalui pantun.

Buku yang telah diluncurkan pada Senin lalu (29/7) di Kedai Cisangkuy, Tepi Laut, Tanjungpinang dengan para wartawan dari lintas media, juga akan dibagi ke mitra dan pemangku kepentingan Bawaslu Kota Tanjungpinang, Bawaslu se-Kepri, termasuk akan menjadi referensi di Perpustakaan Kepri dan Kota Tanjungpinang.

Ketua Bawaslu RI, Abhan mengapresiasi, dan memberikan kata sambutan dalam buku tersebut. 

Menurutnya penerbitan buku, hasil lomba pantun dari peserta berbagai kalangan ini, termasuk peserta pemilu dan masyarakat beberapa waktu lalu merupakan bentuk dari pengembangan pengawasan partisipatif pemilu, dalam mendorong pemilu yang berintegritas.

"Sebuah harapan yang mulia, spirit karya dengan tema "Ciptakan Pemilu Santun Lewat Pantun" telah memberikan makna, warna dan proses yang berbeda dalam sejarah pesta demokrasi Pemilu Tahun 2019 di Kota Tanjungpinang," ungkap Abhan.

Demikian pula disampaikan oleh Ketua DKPP Harjono. Menurut dia, buku ini mampu menghadirkan pemilu yang semakin bermakna dan bermartabat. 

Pemilu bukan hanya dimaknai dengan mencoblos surat suara, namun harus berupaya membangun demokrasi harus diisi dengan budaya, salah satunya menyampaikan pesan melalui budaya pantun.

Rendra Setyadiharja, editor buku 500 Pantun Pemilu, mengapresiasi Bawaslu Tanjungpinang sebagai pionir yang menggunakan aspek kebudayaan dalam konteks pemilu di Indonesia.

Menurut Rendra, pendekatan melalui budaya seperti budaya pantun merupakan salah satu strategi yang sangat baik dan efektif dengan harapan masyarakat dapat mengambil pesan positif yang ada di dalamnya.

"Pantun sebagai sebuah kekayaan sastra Melayu dalam bertutur kata untuk berinteraksi merupakan cara yang dapat mengekspresikan pesta demokrasi secara edukatif dan santun, tanpa harus saling kampanye provokatif dan menyebarkan berita hoaks," katanya.

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (Stisipol) Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang itu mengatakan saat ini buku tersebut sudah terdaftar di Perpustakaan Nasional.

"Saya juga mendorong Bawaslu segera mendaftarkan buku itu kepada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia agar dilindungi atau tidak diklaim oleh pihak lain," katanya.

Strategi Pengawasan

Strategi pengawasan partisipatif pemilu 2019 juga turut melibatkan masyarakat, organisasi kepemudaan, dan mahasiswa.

Pengawasan turut melibatkan dua pemantau pemilu yang telah bekerjasama dengan Bawaslu. Yaitu Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

"Mereka kita berikan sosialisasi pemilu. Selanjutnya jadi ujung tombak Bawaslu, untuk mengawasi sekaligus mengedukasi pemilu bermartabat kepada masyarakat," tutur Zaini.

Bawaslu juga melakukan MoU dengan gerakan pramuka, di mana pada saat hari pencoblosan surat suara, anggota pramuka turun ke TPS, berangkat dari kesadaran sendiri.

"Kita bentuk WhatsApp khusus, mereka menyampaikan bila ada laporan atau temuan ke Bawaslu untuk ditindak lanjuti," ucapnya.

Selain itu, MoU dengan Kementerian Agama (Kemenag) juga dilakukan. Sebanyak 40 orang ustadz dan mubaligh ikut serta memberikan edukasi kepada masyarakat terutama tentang politik uang. 

"Upaya tersebut sejalan dengan tiga fungsi Bawaslu, yakni fungsi pencegahan, pengawasan dan penindakan," tegasnya.

Zaini mengklaim berbagai upaya tersebut berperan besar dalam menyukseskan pemilu serentak 2019, terutama di Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

"Karakter masyarakatnya juga luar biasa, terbuka, dan berbudaya. Sehingga tercipta pemilu yang aman, damai, lancar dan berintegritas," sebut dia.

Dia menambahkan secara umum pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 menjadi yang paling aman dan damai sepanjang sejarah, bahkan jika dibanding dengan pemilu di negara lain.

Evaluasi Pemilu

Menurut Zaini, pemilu tahun 2019 menggunakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Dalam Undang-Undang tersebut terdapat penyelenggara pemilu yakni KPU (teknis) dan Bawaslu mulai dari provinsi hingga ke PTPS.

Keberadaan Bawaslu, kata Zaini, memberikan keyakinan bagaimana pemilu dapat berjalan demokratis tanpa ada kecurangan.

Tugas Bawaslu memastikan KPU bekerja sesuai peraturan perundang-undangan, kontestan sesuai peraturan perundang-undangan, dan masyarakat harus menjadi pemilih cerdas.

"Sehingga pemilu tidak hanya terlaksana begitu saja. Tetapi berkualitas, demokratis dan bermartabat," ucap Zaini.

Dalam setiap tahapan pemilu 2019, lanjut dia, Bawaslu telah melakukan fungsinya sesuai kewenangan yang dimiliki.

Diawali dengan tahapan pemuktahiran Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Bawaslu menemukan ada sekitar 338 DPT ganda, kemudian dikeluarkan dan rekomendasikan ke KPU untuk diperbaiki.

"Alhamdulillah KPU menindaklanjuti rekomendasi tersebut," tuturnya.

Kemudian tahapan pencalonan, di mana calon legislatif harus diawasi kelengkapan serta keabsahan berkas-berkasnya. Tak kalah penting ialah pernah tersandung pidana atau tidak.

Tahapan paling rumit, menurut Zaini, adalah masa kampanye pemilu 2019 yang berlangsung sekitar tujuh bulan.

Selama tahapan itu ekskalasi pemilu semakin memanas, namun bisa diatasi dengan baik oleh Bawaslu.

"Selama kampanye ada 3.884 APK yang sudah ditertibkan dalam bentuk baliho, spanduk, maupun umbul-umbul yang menyalahi aturan," tegasnya.

Pindakan Hukum

Bawaslu Tanjungpinang telah menangani 15 pelanggaran pada pemilu serentak tahun 2019.

Dari 15 pelanggaran pemilu tersebut, tujuh di antaranya merupakan temuan Bawaslu Tanjungpinang, sementara delapan lainnya bersumber dari laporan masyarakat maupun peserta pemilu.

"Ke-15 pelanggaran itu terdiri dari 12 pelanggaran pidana pemilu, dua pelanggaran administrasi dan satu pelanggaran kode etik," kata Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Tanjungpinang, Maryamah.

Untuk 12 pelanggaran pidana itu, kata Maryamah, tujuh di antaranya dihentikan pada tahapan pembahasan kedua di sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu), yaitu sudah masuk ke tahap penyelidikan tapi tidak sampai ke tahap penyidikan.

"Berdasarkan hasil kajian sentra gakkumdu, itu tidak memenuhi unsur pidana pemilu sebagaimana pasal yang disangkakan," ungkapnya.

Sedangkan lima kasus lainnya, lanjut dia, sudah lolos ke tahap penyidikan kemudian penuntutan hingga sampai ke persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang bahkan diteruskan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, Riau.

Kemudian terhadap dua pelanggaran administrasi, Bawaslu Tanjungpinang juga telah melaksanakan sidang dugaan pelanggaran administrasi. 

Yang pertama pada saat tahapan pencalonan, di mana hasil putusan sidang saat itu, KPU Tanjungpinang selaku terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi.

"Satu kasus lagi terjadi pada tahapan kampanye. Namun tidak sampai ke sidang pemeriksaan, karena saat itu laporan yang masuk tidak memenuhi sayarat formil dan materiil," imbuhnya.

Selanjutnya, khusus pelanggaran kode etik pemilu terjadi di tahun 2018.

Salah satu komisioner KPU Tanjungpinang yang dijadikan temuan oleh Bawaslu, lalu diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) dan sudah ingkrah.

"Hasil putusan saat itu ialah sanksi peringatan," ujar Maryamah.

Maryamah turut menegaskan dalam proses penanganan pemilu, pihaknya tidak mendapatkan intervensi baik internal maupun eksternal.

"Semua berjalan sesuai undang-undang dan merdeka," tuturnya.

Hanya saja, kata dia, ada beberapa kendala dalam proses penanganan pelanggaran pemilu.

Salah satunya menyangkut waktu yang diberikan untuk menyelesaikan kasus, cukup singkat yakni selama 14 hari kerja.

"Misalnya kasus politik uang. Selama 14 hari itu kami harus bisa mendapatkan keterangan pihak pelapor, terlapor dan saksi," ujarnya.

Selain itu, Bawaslu hanya diberikan waktu memanggil pihak-pihak terkait sebanyak dua kali dan itupun secara tertulis.

Jika pemanggilan pertama dan kedua tidak hadir, maka Bawaslu akan melakukan kajian seadanya.

"Kami tak punya upaya untuk jemput paksa," sebut Maryamah.

Belanja Pemilu

Bawaslu Tanjungpinang, menghabiskan total anggaran sebesar Rp7,5 miliar pada pemilu serentak tahun 2019.

"Dana tersebut dihabiskan untuk membayar honor jajaran Bawaslu Tanjungpinang, termasuk panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa," kata Koordinator Divisi SDM, Data, dan Informasi  Bawaslu Tanjungpinang, Novira Damayanti.

Dia katakan, pelaksanaan pemilu tahun 2019 ini berbeda dengan pemilu tahun 2014 lalu.

Tahun ini, Bawaslu untuk pertama kalinya menempatkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di 568 TPS se-Kota Tanjungpinang.

Sementara pada periode pemilu sebelumnya tidak ada yang namanya PTPS.

"Ini menyedot anggaran yang cukup besar. Peruntukannya antara lain buat pelatihan, sosialisasi hingga honor bagi PTPS," sebut Zaini.

Tidak hanya itu, selama pemilu 2019 lembaga itu juga aktif melakukan sosialisasi pemilu ke organisasi masyarakat, majelis taklim, ibu-ibu PKK, stakeholder terkait, serta pemilih pemula di hampir semua sekolah.

Kegiatan lainnya ialah pelatihan untuk pemantau pemilu terdiri dari dua organisasi yaitu HMI dan PWI.

"Kemudian, ada juga pelatihan eksternal untuk saksi parpol," jelas Novira.

Sementara untuk kegiatan internal Bawaslu, lanjut Novira, difokuskan pada pengembangan kapasitas pemilu badan ad hock yang meliputi Bawaslu, Panwaslu Kecamatan, Kelurahan, Desa dan PTPS.
 
Pewarta :
Editor: Evi Ratnawati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar