Tanjungpinang (ANTARA) - Dana untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau potensial dialihkan untuk kegiatan lainnya seperti peningkatan usaha kecil dan menengah (UKM).
Sekretaris Daerah Tanjungpinang, Teguh Ahmad Syafari, di Tanjungpinang, Selasa, mengatakan BLT tidak dapat dibagikan lantaran dana yang tersedia untuk melaksanakan kebijakan itu tidak mencukupi. Jika dipaksakan dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Anggaran BLT yang dialokasikan hanya Rp12,5 miliar, sementara jumlah kepala keluarga yang berhak menerima bantuan itu mencapai 35 ribu kepala keluarga. Jumlah penerima BLT ini meningkat tajam atau lebih dari 50 persen jumlah keluarga di Tanjungpinang berdasarkan data terakhir di masa pandemi COVID-19.
Satu kepala keluarga direncanakan menerima Rp600.000 sehingga anggaran yang dibutuhkan lebih dari Rp20 miliar.
"Kalau dipaksakan dibagikan, bisa saja, tetapi nilainya menjadi kecil. Kalau dipaksakan dibagikan Rp600.000 untuk satu kepala keluarga, jumlahnya penerimanya juga tidak merata," ujarnya.
Karena itu, kata dia Pemkot Tanjungpinang terpaksa menahan kegiatan tersebut. Kemudian muncul ide yang cukup baik agar dana tersebut sebaiknya dipergunakan untuk meningkatkan UKM.
Apalagi kondisi Tanjungpinang dalam hampir dua bulan ini mulai membaik, tidak ada penambahan pasien COVID-19, dan kegiatan masyarakat sudah berjalan seperti biasa sebelum pandemi COVID-19.
Pertimbangan lainnya yakni kekuatan perekonomian Tanjungpinang bersumber dari UKM sehingga wajar bila Pemkot Tanjungpinang mendorong agar bangkit setelah sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19.
"Perbaikan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan dan bantuan jauh lebih baik untuk memperkuat perekonomian keluarga," ucapnya.*
Berita Terkait
Rahma daftar di Partai Demokrat untuk maju Pilkada Tanjungpinang
Selasa, 23 April 2024 7:33 Wib
MK yakini tidak ada relevansi bansos dan peningkatan perolehan suara
Senin, 22 April 2024 12:29 Wib
Calon perseorangan Pilwako Tanjungpinang wajib didukung minimal 16.708 orang
Senin, 22 April 2024 8:12 Wib
Ini tanggapan Pj Wali Kota Tanjungpinang terkait kasus hukumnya
Minggu, 21 April 2024 7:03 Wib
Pj Wali Kota Tanjungpinang terancam penjara 8 tahun
Sabtu, 20 April 2024 6:17 Wib
Pj Wali Kota Tanjungpinang jadi tersangka kasus dugaan pemalsuan surat tanah
Jumat, 19 April 2024 16:43 Wib
Penumpang Bandara Tanjungpinang selama libur lebaran naik 25 persen
Jumat, 19 April 2024 15:35 Wib
Demokrat buka pendaftaran bakal calon Wali Kota Tanjungpinang
Jumat, 19 April 2024 6:31 Wib
Komentar