Tanjungpinang, Kepri (ANTARA) - Plt Wali Kota Tanjungpinang Provinsi Kepri Rahma menyampaikan, proyeksi pendapatan daerah pada APBD perubahan 2020 turun Rp39,37 miliar atau 3,93 persen, yaitu dari Rp1,002 triliun menjadi sebesar Rp963,41 miliar.
"Pendapatan daerah dimaksud terdiri dari rincian pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah," ujar Rahma di Tanjungpinang, Kamis (20/8).
Pada sektor PAD, kata Rahma, terjadi penurunan proyeksi pendapatan yaitu dari semula Rp150,42 miliar menjadi Rp119,95 miliar atau mengalami penurunan sebesar Rp30,46 miliar atau 20,25 persen.
Selain itu, anggaran dana perimbangan pusat juga mengalami penurunan pada dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana insentif daerah.
"Namun, untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak terdapat penambahan pendapatan daerah terhadap kurang bayar di tahun 2018," ungkapnya.
Rahma merinci, secara menyeluruh pendapatan perimbangan sebesar Rp742,54 miliar turun Rp36,26 miliar atau 4,66 persen dari APBD murni 2020 sebesar Rp742,54 miliar.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah naik Rp27,87 miliar atau 37,90 persen dari APBD murni 2020 sebesar Rp73,53 miliar menjadi Rp101,40 miliar.
"Hal ini disebabkan ada perubahan peraturan gubernur dari 2019 ke 2020 terkait pendapatan perimbangan provinsi dan penerimaan tunda salur," sebutnya.
Sementara itu, Sekda Kota Tanjungpinang, Teguh Ahmad Syafari mengemukakan perubahan besaran belanja ini untuk menyesuaikan terhadap penurunan pendapatan daerah dan sekaligus mengakomodir kebutuhan belanja untuk penanganan COVID-19 yang dianggarkan di belanja tidak terduga.
Pada APBD Perubahan ini, lanjutnya, Pemkot Tanjungpinang lebih mengutamakan kegiatan penanganan COVID-19.
Penanganan ini terkait penanganan kasus, pemulihan perekonomian dan beberapa kegiatan lainnya yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat Tanjungpinang.
"Untuk ke depannya, Wali Kota sudah banyak menganggarkan untuk pelatihan. Nanti tidak ada lagi kegiatan seremoni, kemudian di sektor belanja juga kita lakukan efisiensi, kegiatan yang sifatnya rutinitas, perjalanan dinas akan dilakukan efisiensi," tutur Teguh.
Berita Terkait
Penyidik KPK panggil perwakilan dari tiga perusahaan terkait korupsi APD di Kemenkes
Senin, 22 April 2024 17:31 Wib
Pemprov Kepri gratiskan biaya SPP SMA/SMK/SLB negeri mulai 2025
Senin, 1 April 2024 16:13 Wib
Kepri siapkan Rp2,8 miliar untuk bantuan pertanian di Natuna
Minggu, 24 Maret 2024 16:23 Wib
Wow! Perubahan tampilan utama menu WhatsApp pindah ke bagian bawah
Sabtu, 23 Maret 2024 13:01 Wib
Pemkab Natuna anggarkan dana Rp1 miliar APBD untuk MTQ tingkat kabupaten
Kamis, 21 Maret 2024 15:27 Wib
Tiga parpol pertahankan Koalisi Perubahan di Pilkada 2024
Sabtu, 16 Maret 2024 6:40 Wib
Pemkot Batam berupaya ciptakan pola belajar kreatif bagi guru PAUD
Rabu, 6 Maret 2024 17:30 Wib
Pemprov Kepri anggarkan dana Rp18 miliar untuk bantuan pendidikan siswa
Kamis, 1 Februari 2024 15:30 Wib
Komentar