Wabup: Kemiskinan Karimun Meningkat Dipengaruh Status FTZ

Karimun (Antara Kepri) - Wakil Bupati Karimun, Kepulauan Riau, Aunur Rafiq menyatakan peningkatan kemiskinan dari 5,9 persen pada 2012 menjadi 6,4 persen pada 2013 di daerahnya merupakan pengaruh dari pemberlakuan status kawasan perdagangan bebas atau "free trade zone" (FTZ).

"Bukan karena program pengentasan kemiskinan tidak jalan, tapi kenaikan angka kemiskinan sebesar 0,5 persen itu merupakan pengaruh pemberlakuan status FTZ," katanya di Tanjung Balai Karimun.

Aunur Rafiq mengatakan, angka kemiskinan sebesar 6,4 persen merupakan hasil sensus Badan Pusat Statistik pada 2013, atau penduduk miskin sebanyak 14.800 jiwa dari total jumlah penduduk pada saat itu.

"Jika dibandingkan dengan survei BPS pada 2011, angka kemiskinan justru lebih tinggi, yaitu sebesar 8,9 persen, kemudian turun pada 2012, lalu naik lagi pada 2013 menjadi 6,4 persen," kata dia.

Pemberlakuan status FTZ di sebagian wilayah Pulau Karimun Besar, menurut dia telah mengundang datangnya penduduk dari daerah lain yang ingin mencari pekerjaan atau mengadu nasib di kawasan FTZ yang sejak beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan cukup pesat.

"Berdirinya sejumlah perusahaan asing maupun swasta di kawasan FTZ menjadikan Karimun sebagai daerah terbuka yang memicu tingginya migrasi penduduk dari pulau-pulau dan daerah lain," katanya.

Berdasarkan pantauan dan pendataan Dinas Sosial, penduduk miskin di Karimun kebanyakan berasal dari Riau daratan, seperti dari Selatpanjang, Tembilahan atau Pekanbaru.

"Banyak pengemis, anak jalanan atau pengamen yang ternyata bukan penduduk asli Karimun, tetapi warga perantauan yang ingin mengubah nasib di sini," katanya.

Pemerintah daerah, menurut dia, sejak tiga tahun belakangan cukup gencar melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan.

Ia mencontohkan program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang setiap tahun diluncurkan, program pembinaan dan pendidikan gratis bagi anak-anak jalanan, serta program bidang kesehatan.

"Program-program itu terus kita lakukan dengan sasaran penduduk miskin di pulau-pulau, baik dari kalangan petani maupun nelayan," katanya.

Persoalan kemiskinan dari kalangan perantauan, menurut dia, akan menjadi salah satu perhatian serius dari pemerintah daerah.

"Kami juga mengimbau kepada pendatang agar membekali diri sehingga tidak kalah bersaing dalam mencari pekerjaan di kawasan FTZ. Sebagai daerah terbuka, kita tidak mungkin melarang penduduk dari daerah lain untuk mencari nafkah di Karimun," kata dia. (Antara)

Editor: Jo Seng Bie