Kartu Rekomendasi Solar untuk Nelayan Batam Dipalsukan

Batam (Antara Kepri) - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Batam Kepulauan Riau menemukan 19 kasus pemalsuan kartu rekomendasi bahan bakar solar bersubsidi untuk nelayan.

"Pekan lalu kami menemukan kartu rekomendasi yang digandakan menjadi 14 dan pekan ini kami temukan satu kartu jadi lima," kata Kepala Disperindag ESDM Kota Batam Amsakar Achmad di Batam, Senin.

Kartu rekomendasi adalah alat pembelian BBM bersubsidi untuk nelayan yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam dan Disperindag.

Disperindag, sebagai pengawas penyaluran BBM bersubsidi bersama aparat kepolisian sudah menahan pihak yang diduga melakukan penggandaan kartu rekomendasi itu.

"Penggandaan yang menjadi 14 itu adalah kartu rekomendasi yang dikeluarkan oleh KP2K, sedangkan yang satu menjadi lima itu merupakan kartu rekomendasi yang dikeluarkan Disperindag ESDM," kata Amsakar.

Ia mengatakan sejak awal sudah menduga kartu rekomendasi yang berupa selembar surat itu mudah digandakan dan dipalsukan. Makanya, Pemkot Batam mendukung langkah Pertamina Persero mencetak "Fuel Card" atau Kartu BBM, sebagai pengganti Kartu Rekomendasi dan Kartu Survei khusus untuk Batam.

"Model konvensional memang rawan. Makanya gunakan 'fuel card' sebagai alat kontrol yang lebih kuat untuk mengeliminasi penyimpangan, karena kartu rekomendasi dan survei sering digandakan," kata dia.

Sementara itu hingga pekan lalu, Amsakar mencatat baru 69 konsumen solar bersubsidi dari pengguna kendaraan darat yang mengurus pembuatan Kartu BBM.

Konsumen yang mengurus itu mayoritas adalah mantan pengguna Kartu Survei yang hendak memperpanjang masa kartu.

Ia menargetkan seluruh konsumen solar bersubsidi khusus penggunaan kendaraan dara beralih dari Kartu Survei ke Kartu BBM pada November 2014.

"Saat itu, saya perkirakan, masa kartu survei sudah habis, sehingga mereka yang hendak memperpanjang bisa kami alihkan ke 'Fuel Card'," kata dia.(Antara)

Editor: Dedi