Pengamat: Jangan Pilih Wagub Kepri Bermasalah

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Koalisi partai pengusung M Sani-Nurdin Basirun (Sanur) sebaiknya selektif dalam mengajukan calon wakil gubernur Kepulauan Riau agar bukan figur bermasalah yang kelak terpilih, kata pengamat politik dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Bismar Arianto.
        
"Pelajari rekam jejak figur yang akan diusulkan untuk dipilih DPRD Kepri. Jangan sampai pendamping gubernur, bermasalah," ujarnya di Tanjungpinang, Selasa.
         
Bisman mengingatkan, partai pengusung Sanur lebih baik tidak memilih figur resistensinya yang tinggi.
         
Wagub terpilih, ujarnya, harus oran yang mampu meningkatkan kualitas pemerintahan, bukan malah sebaliknya.
        
"Figur yang dipilih sebagai wagub harus mampu memperkuat pemerintahan, bukan sebaliknya. Karena itu, figur tersebut harus memiliki kemampuan di pemerintahan dan politik," ucapnya.
        
Menurut dia, figur yang dipilih tidak cukup memiliki kemampuan di pemerintahan, melainkan harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan DPRD Kepri dan partai politik.
    
Figur itu harus jujur, cerdas dan dapat dipercaya atau amanah.
        
"Wagub Kepri itu harus cerdas, sebab mewakili atau membantu tugas-tugas gubernur. Wagub harus mampu bekerja sama dengan gubernur," katanya.
        
Bismar menambahkan partai pengusung juga sebaiknya memilih figur yang merakyat, karena Sanur menang dalam Pilkada Kepri 2015 berdasarkan keinginan rakyat.
        
"Figur tersebut harus dapat diterima rakyat, disukai rakyat. Yang bisa bekerja sama dengan gubernur yang merakyat, dan disukai rakyat," katanya.
        
Bismar mengatakan, Wagub Kepri dibutuhkan untuk memperkuat pemerintahan. Karena itu, partai pengusung dan DPRD Kepri harus mempercepat pemilihan cawagub pengganti Nurdin yang kini menjadi Gubernur kepri karena Gubernur Sani meninggal dunia.
        
Dia mengingatkan partai pengusung untuk mengutamakan kepentingan rakyat Kepri, bukan kepentingan partai dalam memilih dua calon wagub.
    
Jika waktu pemilihan terlalu lama, lanjutnya, dikhawatirkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat menjadi terhambat.
        
"Urun rembuk, satu-satunya cara. Harus ada inisiatif yang profesional dalam mengambil keputusan," ujarnya.(Antara)

Editor: Dedi