Mantan Wagub Kepri Soeryo Respationo ingatkan pemda fokus garap sektor kemaritiman

Tanjungpinang (ANTARA) - Mantan Wakil Gubernur (Wagub) Kepulauan Riau (Kepri) Soerya Respationo mengingatkan pemerintah daerah setempat untuk fokus menggarap potensi kemaritiman sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

"Kepri masih fokus pada daratan, tergambar dari sumber pendapatan yakni pajak kendaraan. Padahal luas lautan wilayah ini mencapai 96 persen," kata Soerya usai memimpin Upacara HUT PDIP di Kantor DPD PDIP Kepri, di Tanjungpinang, Senin.

Ketua DPD PDIP Kepri itu mengatakan secara geografis posisi Kepri sangat strategis karena bertetangga dengan Singapura dan Malaysia. Selain dapat meningkatkan sektor perdagangan dan jasa dengan memanfaatkan kondisi geografis, Pemprov Kepri diharapkan mampu mendorong investasi dalam pengelolaan sumber daya alam.

Pada kesempatan itu Soerya juga mengutip teori Sir Walter Raleigh dan Alfred Mahan yang pada dasarnya merupakan teori kekuatan lautan atau kekuatan bahari. Mereka mengatakan bahwa siapa saja yang menguasai lautan akan menguasai jalur perdagangan dunia, yang berarti menguasai kekuatan dunia, sehingga akhirnya akan dapat menguasai dunia.

"Saya optimistis, ketika potensi kemaritiman di Selat Malaka saja dimanfaatkan secara maksimal, pendapatan Kepri dapat meningkat tajam, bahkan hingga Rp5 triliun," ujar Soerya, yang juga berprofesi sebagai dosen di Kampus Universitas Batam.

Ia menilai nilai APBD Kepri 2021 sebesar Rp3,8 triliun masih relatif kecil. Apalagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar Rp1 triliun sehingga tergambar Kepri masih memiliki ketergantungan anggaran dari pusat, yang nilainya lebih besar dibanding PAD.

"Rp3,8 triliun itu kecil. Bisa ditingkatkan lagi kalau Pak Ansar dan Bu Marlin (Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri) balik kanan, fokus urusi potensi kelautan dan perikanan," katanya.

Soerya juga minta pemerintahan dan seluruh elemen masyarakat untuk kompak, saling mendukung dan memberi kontribusi untuk meningkatkan pengelolaan sektor kemaritiman. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga harus mampu menerjemahkan visi dan misi pemerintah melalui program yang inovatif dan tepat sasaran sehingga cepat terealisasi.

"Tentu harus kompak, jalan sesuai aturan," ucapnya.