Produksi alumina di Bintan terancam berhenti

Tanjungpinang (ANTARA) - Produktivitas alumina di Kawasan Ekonomi Khusus Galang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau terancam berhenti bila izin pertambangan bauksit di Kabupaten Lingga dan sejumlah kawasan di Kalimantan tidak aktif kembali.

Direktur PT Bintan Alumnina Indonesia, Santoni, di Kawasan Ekonomi Khusus Galang, Kamis, mengeluhkan pencabutan izin pertambangan bauksit milik sejumlah perusahaan di Lingga dan Kalimantan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pencabutan izin itu, kata dia membuat perusahaan pertambangan tidak dapat beroperasi. Akibatnya, bauksit sebagai bahan baku untuk memproduksi serbuk alumina menjadi langka.

Kelangkaan bauksit membuat PT BAI yang mengelola Kawasan Ekonomi Khusus Galang, tidak dapat memproduksi alumina.

PT BAI memiliki stok bauksit yang cukup pada tahun ini. Namun bila sampai tahun 2023 perusahaan pertambangan bauksit tidak beroperasi, maka akan menimbulkan masalah di PT BAI karena tidak memiliki bahan baku untuk memproduksi serbuk alumina.

"Pencabutan izin semestinya lebih selektif, tidak disapu semua. Ini ada perusahaan yang produktif, tiba-tiba izinnya dicabut. Saya pikir ini tidak mendukung upaya Presiden meningkatkan investasi dan produktivitas perekonomian," katanya.

Santoni menjelaskan dalam sebulan membutuhkan sekitar 400 ribu ton bauksit untuk diolah menjadi serbuk alumina. 400 ribu ton bauksit, dapat memproduksi sekitar 130 ribu serbuk alumina.

Serbuk alumina itu diekspor ke sejumlah negara.

"Perusahaan pertambangan milik adik saya di Lingga pun dicabut ijinnya, padahal produktif. Saat ini, masih dalam pengajuan permohonan agar dapat aktif kembali," ujarnya.

Santoni mengemukakan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Galang terus berkembang. Saat ini, nilai investasi mencapai sekitar Rp17 triliun.

Jumlah tenaga kerja lokal yang bekerja di perusahaan itu sekitar 3 ribu orang. PT BAI akan merekrut ribuan karyawan baru seiring dengan peningkatan produksi.

"Kontribusi PT BAI untuk negara cukup besar, mulai dari penyediaan lapangan pekerjaan, memberi bantuan untuk penanganan COVID-19 hingga pembayaran pajak," ujarnya.