WHO: kebijakan "zero COVID" China tidak berkelanjutan

id WHO,China,kebijakan zero tolerance covid,covid 19,organisasi kesehatan dunia,Kepri

WHO: kebijakan "zero COVID" China tidak berkelanjutan

Restoran dan kafe di kawasan perbelanjaan internasional Sanlitun, Beijing, China, Minggu (1/5/2022), tutup saat diberlakukan penguncian wilayah (lockdown) secara parsial menyusul munculnya 259 kasus positif baru COVID-19 sejak 22 April lalu. Lockdown diberlakukan bersamaan dengan musim liburan Hari Buruh pada 1-4 Mei 2022. ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie (ANTARA/M. Irfan Ilmie)

Kami telah mendiskusikan masalah ini dengan para ahli China. Dan kami menyatakan pendekatan tersebut tidak akan berkelanjutan. Saya pikir perubahan (kebijakan) akan sangat penting,
London (ANTARA) - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengemukakan kebijakan tanpa toleransi (zero-tolerance) COVID-19 yang diberlakukan China tidak berkelanjutan, karena dipengaruhi perilaku virus itu.

"Kami tidak berpikir kebijakan itu berkelanjutan mengingat perilaku virus dan apa yang kita antisipasi di masa depan," kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam pengarahan media pada Selasa (10/5).

"Kami telah mendiskusikan masalah ini dengan para ahli China. Dan kami menyatakan pendekatan tersebut tidak akan berkelanjutan. Saya pikir perubahan (kebijakan) akan sangat penting," ujar Tedros melanjutkan.

Dia mengatakan meningkatnya pengetahuan tentang virus dan alat yang lebih baik untuk memeranginya juga menunjukkan sudah waktunya untuk perubahan strategi.

Komentar itu muncul setelah para pemimpin China mengulangi tekad mereka untuk memerangi virus dengan tindakan keras dan mengancam tindakan terhadap para kritikus di dalam negeri, bahkan ketika penguncian wilayah yang ketat dan berkepanjangan menimbulkan banyak korban terhadap ekonomi terbesar kedua di dunia itu.

Berbicara setelah Tedros, Direktur Kedaruratan WHO Mike Ryan mengatakan dampak dari kebijakan "nol-COVID" terhadap hak asasi manusia juga perlu dipertimbangkan.

"Kami selalu mengatakan sebagai WHO bahwa kita perlu menyeimbangkan langkah-langkah pengendalian atas dampaknya terhadap masyarakat, dampaknya terhadap ekonomi, dan itu tidak selalu merupakan pertimbangan yang mudah," kata Ryan.

Dia juga mencatat bahwa China telah mengalami 15.000 kematian sejak virus pertama kali muncul di Kota Wuhan pada akhir 2019. Jumlah tersebut relatif rendah dibandingkan dengan hampir 1 juta kematian di Amerika Serikat, lebih dari 664.000 kematian di Brazil, dan lebih dari 524.000 kematian di India.

Dengan pemikiran itu, dapat dimengerti, kata Ryan, bahwa negara terpadat di dunia itu ingin mengambil tindakan keras untuk mengekang penularan virus corona.

Namun, kebijakan nol-COVID China telah menuai kritik mulai dari ilmuwan hingga warganya sendiri, yang mengarah ke siklus lockdown jutaan orang, kesedihan, dan kemarahan.

Sebagian besar negara lain yang awalnya memiliki pendekatan yang sama sekarang setidaknya memulai transisi ke strategi untuk hidup bersama dengan virus.
Wabah yang terus berlanjut juga menggarisbawahi betapa sulitnya menghentikan penyebaran varian Omicron yang sangat menular.

Di bawah kebijakan nol-COVID, pihak berwenang mengunci area populasi besar untuk membasmi penyebaran virus sebagai tanggapan terhadap wabah virus corona, bahkan jika hanya sejumlah kecil orang yang dinyatakan positif.

Tindakan Shanghai sangat ketat, penduduk diizinkan keluar dari kompleks hanya untuk alasan luar biasa, seperti darurat medis. Banyak yang bahkan tidak diizinkan keluar dari pintu depan mereka untuk berbaur dengan tetangga.

Kebijakan karantina juga dikritik karena memisahkan anak-anak dari orang tua dan menempatkan kasus tanpa gejala di antara mereka yang memiliki gejala.


Sumber: Reuters
Pewarta :
Editor: Nikolas Panama
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE