Kemendagri ingatkan pemerintah daerah tingkatkan penyerapan APBD sejak awal tahun

 

"Rata-rata realisasi pendapatan nasional per 29 Desember 2022 sebesar 93,48 persen atau Rp1.113,12 triliun. Realisasi ini lebih rendah 2,68 persen dibandingkan rata-rata nasional pada 31 Desember 2021 sebesar 96,16 persen atau Rp1.123,73 triliun," kata Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo di Jakarta Senin.

Kemudian, lanjut Wamendagri rata-rata realisasi belanja nasional per 29 Desember 2022 sebesar 83,04 persen atau Rp1.081,41 triliun.

Angka realisasi belanja tersebut lebih rendah 3,12 persen dibandingkan dengan rata-rata nasional per 31 Desember 2021 sebesar 86,16 persen atau Rp1.098,29 triliun.

"Realisasi APBD masih terus bergerak, karena masih banyak pemerintah daerah yang sedang melakukan konsolidasi dengan seluruh SKPD untuk penyusunan dan penyampaian laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2022," kata dia 

Dia mengatakan, penyebab lambatnya realisasi belanja dalam APBD tahun anggaran 2022 di antaranya, pertama, pelaksanaan lelang yang terlambat.

Kedua, perencanaan detail engineering design (DED) dilakukan pada tahun anggaran yang sama dengan kegiatan fisik. Ketiga, keterlambatan penetapan pejabat pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang/jasa, dan keempat, penetapan petunjuk teknis (juknis) dana alokasi khusus (DAK) dari kementerian/lembaga.

"Keterlambatan dalam penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Keterbatasan kapasitas dan kualitas SDM di bidang pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa. Kurangnya monitoring dan evaluasi dari pimpinan daerah dan pimpinan OPD dan satuan kerja daerah," ucapnya.

Kemendagri kata dia telah melakukan sejumlah upaya dalam rangka meningkatkan penyerapan APBD 2022.