Firdaus Hamzah jadi Dirut BUMD Kepelabuhanan Karimun

Karimun (ANTARA Kepri) - Bupati Karimun Nurdin Basirun melantik Firdaus Hamzah menjadi Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kepelabuhanan, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau periode 2012-2017.

"Saya harap Firdaus mampu menakhodai badan usaha ini yang kelak menjadi primadona sumber pendapatan asli daerah dari sektor maritim dan kepelabuhanan mengingat letak Karimun yang sangat strategis," ucapnya seusai pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Dirut BUMD Kepelabuhanan Karimun di Gedung Nasional, Selasa.

Nurdin Basirun mengakui kedirutan BUMD Kepelabuhanan bukanlah jabatan yang mudah.

"Harus dijabat orang yang benar-benar memiliki integritas tinggi, memahami dengan baik ilmu manejerial, potensi perairan Karimun, memiliki kemampuan komunikasi internasional dan yang terpenting memahami aturan International Maritime Organization (IMO) serta memiliki jaringan internasional. Semua itu dimiliki Firdaus," katanya.

Menurut dia, bila semua persyaratan tersebut tidak dimiliki dirut, maka BUMD Kepelabuhanan akan kesulitan mengambil porsi peluang di jalur perdagangan tersibuk di dunia yakni Selat Malaka, seperti negara tetangga Singapura dan Malaysia.

BUMD Kepelabuhanan memiliki dua fungsi yakni sebagai perusahaan yang berorientasi bisnis atau "profit oriented" demi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), serta fungsi pelayanan publik.

Dua fungsi itu harus berjalan dengan baik. Kuncinya adalah manajemen yang profesional. Di satu sisi, target pendapatan tercapai, pertama demi meningkatkan kesejahteraan puluhan karyawannya, memperoleh biaya operasional karena BUMD Kepelabuhan Karimun nonAPBD. Di sisi lain kepentingan publik juga berjalan dengan baik.

Pada masa kepemimpinan Firdaus sebelumnya dua fungsi BUMD Kepelabuhan sudah berjalan cukup baik, termasuk keberhasilannya merubah cara pandang masyarakat banyak tentang potensi besar sektor maritim dan kepelabuhanan yang dimiliki Karimun, tutur Bupati.

Tantangan

Nurdin Basirun memaparkan, karena kegigihan Firdaus pada masa jabatan sebelumnya, banyak tantangan yang berhasil dilaluinya.

Publik harus mengetahui bahwa BUMD Kepelabuhanan bisa besar seperti sekarang tidaklah berjalan mulus, katanya.

"Letak strategis perairan memunculkan dua sisi yang harus dihadapi pimpinan BUMD. Satu sisi bisa digali menjadi salah satu sumber PAD, namun di sisi lain bisa menjadi bencana karena letak strategis itu telah mengundang minat banyak pihak atau kelompok tertentu untuk menguasainya potensi perairan Karimun demi kepentingan kelompok," paparnya.

Dia berpendapat, semua tantangan, ancaman dan gangguan yang dihadapi BUMD Kepelabuhanan bisa dilalui Firdaus bersama tim kerjanya dengan baik.

"Harus kami akui juga bahwa keberhasilan Firdaus melewati tantangan itu tidak terlepas dari dukungan banyak pihak yang benar-benar menginginkan peningkatan PAD dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Karimun," paparnya.

Ditanya apakah menetapkan target PAD dalam jumlah tertentu selama lima tahun kepemimpinan Firdaus, Bupati mengatakan, secara khusus tidak perlu memberi target, karena target PAD sudah dipaparkan Firdaus sebelum dimintanya.

"Sepanjang tahun 2012 saja, dia sudah memaparkan targetnya sendiri yakni sebesar Rp32 miliar," ucapnya.

Di tempat yang sama, Firdaus menuturkan langkah awal yang akan dilakukannya pascapelantikan untuk lebih meningkatan PAD Karimun dari sektor maritim dan kepelabuhanan tahun 2013.

"Kami akan mengupayakan untuk memungut jasa labuh dari sejumlah terminal untuk kegunaan sendiri (TUKS) di Karimun. Terus terang sebelumnya jasa labuh di TUKS belum memberikan kontribusi apapun bagi daerah, karena hanya dipungut oleh Pelindo. Kami memprediksi pendapatan jasa labuh dari TUKS di Karimun cukup besar berkisar antara Rp4-6 miliar pertahun," tuturnya.

Secara terpisah, General Maneger Pelindo I Cabang Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Agastiyan mengaku pihaknya belum pernah memungut jasa labuh dari sejumlah TUKS di Karimun.

"Belum pernah kami pungut jasa labuhnya. Jadi kami tidak bisa memprediksi besaran pendapatan jasa labuh dari TUKS," katanya.

Agastiyan, menjelaskan rencana untuk memungut jasa labuh baru akan direalisasikannya pada Januari 2013.

"Bila ada pungutan jasa labuh dari TUKS, sebelumnya oleh pihak tertentu. Berani saya katakan bahwa pungutan itu liar, karena secara resmi pungutan jasa labuh dari TUKS belum pernah kami lakukan," jelasnya.

Ditanya apa penyebab pihaknya selaku operator pelabuhan, enggan memungut uang jasa labuh dari TUKS sebelumnya,  dia menjawab bahwa pungutan jasa labuh dari TUKS tidak dilakukannya, karena ada penolakan dari pemilik TUKS.

"Baru baru ini saja pemilik TUKS bersedia dipungut jasa labuh dan kemungkinan realisasi pungutan jasa labuh dari TUKS kami lakukan Januari 2013," ucapnya.

Ketika ditanya berapa jumlah TUKS  Karimun, menurut dia, sampai saat ini pihaknya belum mengetahui secara rinci jumlahnya. (ANTARA)

Editor: Rusdianto