Tanjungpinang (Antara Kepri) - Pengurusan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berada di Badan Standarisasi Nasional (BSN) Jakarta diharapkan bisa mempunyai perwakilan kelembagaan di daerah. Karena, tidak sedikit produk dari pengusaha lokal berpotensi, kesulitan mendapat standarisasi tersebut lantaran kondisi geografis.
"Sentralisasi pengurusan SNI di Jakarta membuat produk di daerah lain kesulitan berkembang di daerah sendiri, karena kebanyakan produk ber-SNI berasal dari daerah Jawa," kata Kabid Perdagangan, Teguh Susanto, Kamis.
Perihal tersebut secara otomatis banyak produk dari Jawa yang ber SNI. Sementara,Teguh mempertanyakan bagaimana dengan nasib produk di daerah lain seperti Tanjungpinang untuk mendapatkan SNI.
Menurut Teguh, perihal tersebut bertambah bingung ketika fungsi pengawasan produk beredar yang fokus Nomor Pendaftaran Barang (NPB) dan SNI bagi produk impor, termasuk Nomor Registrasi Produk (NRP) pada produk lokal sebelum keluar izin SNI.
Tambah lagi, Disperindag Ekraf dan PM Kota Tanjungpinang juga tidak dapat terlibat untuk melakukan rekomendasi untuk kepengurusan SNI.
"Apabila tidak ber SNI, atau daftar registasi lainnya maka produk lokal atau impor akan ditarik dari peredaran. Dan kami yakin barang yang beredar di Tanjungpinang ini banyak yang tidak ber SNI," tegasnya.
Dengan masuknya Masyarakat Ekonomi Asean (Mea), Teguh berpendapat agar regulasi kepengurusan SNI diubah. Perihal ini mengingat, produk daerah lain juga berpotensi untuk berkembang.
"Minimal, kepengurusan SNI di Pusat memiliki perwakilan kelembagaan di provinsi," ujarnya.(Antara)
Editor: Evy R. Syamsir
Komentar