Tanjungpinang (Antara Kepri) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Suparno menilai perampingan satuan organisasi dan tata kerja (SOTK) belum ideal dilakukan di daerah.
"Karena, kami di daerah harus menciptakan sumber daya manusia di dalam setiap satuan kerja perangkat daerah," kata Suparno, di Tanjungpinang.
Menurut Suparno, pascaperampingan, jumlah pekerjaan bagi aparatur sipil negara (ASN) akan berkurang. Sementara ASN yang tersisa dari perampingan tersebut menimbulkan dilema tersendiri.
"Kalau berbicara jujur, mungkin bisa menimbulkan riak sedikit," tegas Suparno pascaparipurna penyampaian rancangan paraturan daerah Kota Tanjungpinang tentang perangkat daerah di gedung DPRD Tanjungpinang.
Suparno menganggap di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ada tujuan yang ingin dicapai pemerintah secara nasional.
"Di tengah keadaan perekonomian ini, mungkin ada yang ingin dicapai pemerintah secara nasional. Atau ada capaian ke depan lain yang lebih besar," ucap anggota DPRD fraksi PDIP tersebut.
Sebab itu ia mengharapkan amanat di dalam peraturan pemerintah tersebut tetap harus didukung oleh daerah.
Dalam situasi ini, Suparno meminta masyarakat bisa maklum, karena ada pegawai yang seharusnya bekerja tetapi tak mendapatkan posisi.
"Pada prinsipnya, pegawai yang tersisa tetap berkeinginan eksis, dan tak mau makan gaji buta. Saya yakin wali kota sudah punya strategi bersama SKPD-nya melalui program untuk menyiasati hal ini," ucapnya. (Antara)
Editor: Rusdianto
Perampingan SOTK Daerah Dinilai Belum Ideal
Pada prinsipnya, pegawai yang tersisa tetap berkeinginan eksis, dan tak mau makan gaji buta. Saya yakin wali kota sudah punya strategi bersama SKPD-nya melalui program untuk menyiasati hal ini
Komentar