Bupati Instruksikan SKPD Analisa Ulang Kebutuhan THL

Lingga (Antara Kepri) - Bupati Lingga Alias Wello mengistruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menganalisa kebutuhan pegawai sesuai fungsinya, guna merasionalisasi belanja sektor tersebut pada rencana APBD 2017.

"Saat ini jumlah ASN Kabupaten Lingga dibanding jumlah PTT dan THL tidak rasional lagi. ASN kami sekitar 3000 orang, tapi PTT dan THL sudah 2200 lebih," kata Alias Wello di Dabosingkep, Sabtu.

Dia mengatakan, lampu merah dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) terhadap struktur belanja pegawai Kabupaten Lingga direspon cepat oleh daerah.

"Kami sisir dimana sebab itu terjadi. Kemarin kami sudah kumpul dengan SKPD dan mebuat komitmen untuk mengurangi beberapa sektor belanja termasuk perjalanan dinas, serta melakukan rasionalisasi jumlah pegawai dan PTT di Lingga," ungkapnya.

Alasan rasionalisasi ini, lanjut Alias Wello, pasti akan berdampak pada pengurangan jumlah pegawai honorer pada 2017 mendatang.

Namun hal itu akan cukup membantu mengurangi beban belanja gaji tenaga honorer yang mencapai angka Rp38 Miliar pertahunnya.

"Itu dana yang besar, sementara kita lihat sektor pelayanan publik di kantor-kantor pemerintahan juga tidak maksimal, masyarakat tetap saja mengeluh. Nah ini kemana perginya," sebut Alias.

Seperti di Kantor Kelurahan Dabo Lama, dia mencontohkan, kantor tersebut dipenuhi dengan meja kerja yang banyak. Tapi petugasnya tidak terlihat, serta beban tugasnya tidak menentu.

Akan jauh lebih baik, kata dia, jika pemborosan belanja gaji tenaga honorer yang tidak tepat sasaran tersebut dimanfaatkan untuk program pendidikan dan kesehatan gratis seperti yang ia janjikan pada saat kampanye Pilkada.

Dia juga menjelaskan, rasionalisasi tidak berarti memecat atau memberhentikan pegawai honorer. Pemerintah daerah tetap berada pada jalur dan menghargai aturan dalam kontrak kerja para honorer.

"Rasionalisasi ini bukan seperti kebijakan yang tidak populer. karena kalau betul-betul kita pahami bersama, kontrak THL itu merupakan kontrak tahunan, bisa diperpanjang dan bisa tidak. Tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, jadi jangan salah artikan," ungkapnya.

Menurutnya, dasar pemerintah tidak memperpanjang kontrak sejumlah honorer di tahun 2017 mendatang, bisa saja karena beban kerja yang sudah berkurang atau hal semacamnya.

"Tidak mungkin orang yang bekerja satu bulan harus kita bayar gajinya selama 12 bulan kan. Jadi pasti akan ada pengurangan jumlah honorer pada tahun 2017 mendatang. Tapi kami belum tahu jumlahnya, tergantung kebutuhan masing-masing SKPD lah," tuturnya.

Terkait dampak yang ditimbulkan dari rasionalisasi tersebut, kata dia, sudah dipikir serta di pertimbangkannya bersama jajaran pemerintah daerah.

Bupati yang akrab disapa Awe itupun mengaku siap jika dirinya didemo 10.000 orang akibat kontrak kerja yang tidak diperpanjang, dari pada dianggap tidak amanah oleh seluruh masyarakat Kabupaten Lingga yang menunjuknya jadi kepala daerah pada Pilkada tahun 2015 lalu.

"Lebih baik duit dari situ aku gunakan untuk menggerakkan program Awe-Nizar seperti kesehatan dan pendidikan gratis. Rencana kerja tahun 2017 ini betul-betul murni kami yang buat. Jadi janji Awenizar akan sudah terlaksana pada 2017 mendatang. Ada kartu garda ataupun tidak, semuanya kebagian, ini menjadi program daerah," ungkapnya lagi.

Dia juga meyakini, penghematan yang dilakukan daerah tersebut akan dapat menjalankan program sekolah gratis SD dan SMP sesuai kewenangan kabupaten. Begitu juga dengan program kesehatan gratisnya.

"Kalau itu berhasil kita jalankan, sudah berapa ribu pelajar yang dapat kita selamatkan masa depannya. begitu juga kesehatan, berapa banyak orang yang bisa kita bantu untuk kesehatannya. Jadi jangan sebut kebijakan penghematan itu tidak populer," terangnya.

Menurut Awe, rencana tersebut mungkin membuat Kabupaten Lingga menjadi darah pertama se Kepri yang berhasil mengratiskan biaya pendidikan dan kesehatan ditengah kondisi keterbatasan anggaran daerah 

Dia juga berharap, kedepan tidak ada lagi lampu merah dari menteri negara untuk Kabupaten Lingga seperti yang dberikan Menpan RB Asman Abnur.

"Nanti pak Asman tidak bilang lagi ini lampu merah lingga. Kalau ini kita lakukan, merahnya dimana lagi," tutupnya. (Antara)

Editor: Evy R Syamsir