Gubernur Kepri dinilai lamban tangani BUMD

id PT Pembangunan Kepri,BUMD Kepri,Rudy Chua,DPRD Kepri,Gubernur Kepri Nurdin Basirun

Gubernur Kepri dinilai lamban tangani BUMD

Rudy Chua (Antaranews Kepri)

Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - Anggota Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Rudy Chua menilai Gubernur Nurdin Basirun lamban dalam menangani permasalahan PT Pembangunan Kepri (Badan Usaha Milik Daerah).

"Secara teknis perusahaan daerah ini sudah bangkrut. Lantas kenapa tidak dibenahi segera ?" ucap Rudy di Tanjungpinang, Rabu.

Politikus asal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tersebut mengatakan, DPRD Kepri tidak akan mengurus BUMD Kepri selagi belum diaudit secara menyeluruh. Salah satu sikap tegas DPRD Kepri yakni menolak mengalokasikan anggaran untuk BUMD Kepri.

"Sejak beberapa tahun lalu, DPRD Kepri menolak BUMD Kepri diberi anggaran. Salah satu alasannya, dikhawatirkan anggaran tersebut dipergunakan untuk membayar utang kepada pihak ketiga," ujarnya.

Rudy sampai sekarang belum mengetahui berapa miliar rupiah utang BUMD Kepri kepada pihak ketiga. Namun saham di bank perkreditan rakyat sudah ditarik, padahal ada yang menguntungkan.

"Uangnya untuk apa ?" katanya.

Ia mengatakan BUMD Kepri yang dibangun dengan semangat untuk meningkatkan perekonomian di wilayah ini, ternyata tidak memberikan kontribusi. Padahal sejak sekitar 10 tahun beroperasi Pemprov Kepri telah menginvestasikan dana sebesar Rp 14 miliar untuk BUMD Kepri.

"Ada yang harus diperbaiki dalam pengelolaan BUMD Kepri," ucapnya.

Rudy menyarankan Gubernur Nurdin menutup perusahaan itu setelah melakukan audit investigasi. Jika BUMD tidak ditutup, maka dikhawatirkan perusahaan itu semakin terbebani karena biaya rutin dan biaya operasional.

Audit dilakukan agar diketahui uang yang digunakan BUMD Kepri selama ini digunakan untuk apa saja.

Selain pertanggungjawaban penggunaan anggaran, menurut dia gubernur juga harus mencari jalan keluar untuk membayar utang kepada pihak ketiga.

"BUMD Kepri yang sekarang seperti mati suri sebaiknya ditutup. Kemudian gubernur memiliki waktu yang cukup banyak untuk membuka perusahaan daerah yang baru, dengan manajemen dan sistem yang seharusnya lebih baik," ujar dia.

Editor: Rusdianto

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE