Pemkot Batam: OTT pungli tidak berkaitan RKB

Batam (Antaranews Kepri) - Wakil Wali Kota Batam, Kepulauan Riau Amsakar Achmad menegaskan dugaan pungutan liar yang dilakukan Ketua Komite SMPN 10 Batam tidak berhubungan dengan rencana penambahan ruang kelas baru (RKB) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

"Kami telah memberikan penekanan, jangan ada pungutan. Kalau penambahan ruang kelas baru, kami yang siapkan dana," kata Wakil Wali Kota Batam itu, di Batam, Senin.

Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Polresta Barelang melakukan Operasi Tangkap Tangan, dan menahan Ketua Komite SMPN 10 Batam berinisial B di rumahnya. Bersama B, turut diamankan uang yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.

Wakil Wali Kota menyatakan tidak ingin, penambahan ruang kelas baru dijadikan alasan pihak-pihak tertentu untuk memungut dana ilegal dari masyarakat.

Ia meminta semua pihak mengedepankan asas praduga tidak bersalah hingga semua proses hukum selesai, agar tidak ada isu negatif yang membuat resah masyarakat.

"Maka sudah saatnya kita mengembangkan asas hukum praduga tidak bersalah, daripada praduga bersalah. Biar hati kita bersih," kata dia.

Mengenai proses Penerimaan Peserta Didik Baru, ia mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan bagaimana masyarakat mau menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.

"Itu yang kami bahas. Kami mempertimbangkan persoalan swasta, kalau persoalan ruang kelas baru, unit sekolah baru, kalau mengikuti permintaan masyarakat, semuanya kurang," kata dia pula.

Dia menyadari keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di kota itu, dan sulit memenuhinya.

Pada lain sisi, katanya lagi, terdapat banyak sekolah swasta di kota yang kekurangan murid, karena masyarakat memilih untuk bersekolah di sekolah negeri.

"Kalau misalnya yang kekurangan itu bisa masuk ke swasta, cukup. Sekarang bagaimana agar sekolah swasta bisa hidup," kata dia lagi.