Batam (Antaranews Kepri) - Kementerian Tenaga Kerja menunda pembangunan Balai Latihan Kerja di Kota Batam, Kepulauan Riau, karena terkendala masalah lahan.
"Kementerian Tenaga Kerja dan Bappenas maunya tanah itu minimal sudah di-PL. Tapi sampai sekarang masih proses, sehingga tahun ini tidak jadi dibangun," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Rudi Sakyakirti di Batam, Rabu.
Ia mengatakan lahan sekitar 2 hektare di Kecamatan Sagulung masih belum diserahkan warga kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam, sebagai pemegang hak kelola lahan di pulau utama Batam.
Secara administratif, setelah warga menyerahkan lahan kepada BP Kawasan Batam, baru nanti akan diterbitkan PL yang diserahkan kepada Kementerian.
"BP masih ada proses penyerahan lahan dari masyarakat ke BP, ini sedang diselesaikan sekarang," kata dia.
Pemkot ikut memfasilitasi penyerahan lahan dari masyarakat ke BP Kawasan Batam melalui camat di sana, demi menggesa proses administrasi legalitas lahan.
Padahal, kementerian telah menyiapkan dana untuk membayar uang sewa lahan atau uang wajib tahunan (UWT) kepada BP Batam sesuai aturan.
"Kalau PL keluar tahun ini, maka akan dibayar langsung UWT dan segala macamnya. Persiapan administrasi disiapkan tahun ini," kata dia.
Kemudian, pembangunan fisik direncanakan dimulai tahun depan.
Kementerian juga sudah menyatakan menyiapkan anggaran sesuai yang dibutuhkan, termasuk bila ada pembengkakan dana dari yang direncanakan tahun lalu.
"Anggaran fleksibal kata kementerian, tergantung kebutuhan batam berapa. Kalau tahun kemarin Rp45 miliar, minimal segitu. Anggaran menyesuaikan saja, dan mereka tetap menganggarkan," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad berharap pembangunan BLK mampu mendorong peningkatan kapasitas pekerja agar dapat memenangkan persaingan dengan pekerja dari negara lain.
Komentar