Mewujudkan pemilu damai dimulai dari medsos

id deklarasi,pemilu damai,bawaslu,karimun,kpu,media sosial,medsos

Ketua Bawaslu Karimun Nurhidayat membubuhkan tanda tangan dalam acara deklarasi damai dan tolak politik uang di Hotel Alishan, Tanjung Balai Karimun. (Antaranews Kepri/Rusdianto)

Untuk kampanye melalui media sosial, inilah yang menjadi perhatian serius bagi kami. Media sosial memang dunia maya, tapi dampaknya sangat luas bagi kehidupan di dunia nyata
SEMUA partai politik di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau sepakat mewujudkan pemilu damai, berkualitas, dan berintegritas, sekaligus sepakat menolak praktik politik uang.

Kesepakatan itu tertuang dalam deklarasi yang difasilitasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karimun di Hotel Alishan, Tanjung Balai Karimun pada Sabtu (22/9), sehari sebelum dimulai kampanye Pemilu Legislatif, DPD, dan Pemilu Presiden yang akan berlangsung pada 17 April 2019.

Ada enam poin kesepakatan yang ditandatangani dalam deklarasi tersebut, pertama, siap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1946, menaati semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memegang teguh moral dan etika yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, budaya bangsa dan agama, mengutamakan kepentingan umum dan menghormati hak-hak asasi manusia.

Kedua, memperhatikan dan menaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu.

Ketiga, siap melaksanakan kampanye Pemilu 2019 dengan damai tanpa hoaks, politik uang, penghinaan terhadap seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu yang lain, serta penghasutan dan adu domba dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

Keempat, melaksanakan kampanye dengan memperhatikan etika, estetika, ketertiban umum dan lingkungan.

Kelima, melaksanakan koordinasi yang efektif antara peserta pemilu, penyelenggara pemilu, Polri serta pemangku kepentingan kepemiluan terkait dengan penyelenggaraan pemilu.

Keenam, menyampaikan isi deklarasi kepada seluruh masyarakat dan pendukung pasangan calon untuk menjadi pedoman dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Deklarasi tersebut ditandatangani perwakilan dari partai politik, tim pemenangan, Komisi Pemilihan Umum Karimun, perwakilan organisasi kemasyarakatan, pemuda dan mahasiswa dengan membubuhkan cap telapak tangan beraneka warna dan tanda tangan pada selembar kain putih.

Deklarasi tersebut merupakan wujud komitmen partai politik dan semua pihak terkait agar penyelenggaraan pemilu di Karimun berlangsung kondusif, sama seperti pemilu atau pilkada yang telah lalu.

"Pemilu damai bisa terwujud jika semua pihak sama-sama mematuhi aturan, terutama dalam berkampanye," kata Ketua Bawaslu Karimun Nurhidayat.

Ia mengatakan Bawaslu akan melakukan pengawasan dan penindakan melalui Sentra Gakkumdu yang juga beranggotakan kepolisian dan kejaksaan, mulai dari kampanye konvensional berupa dialogis, monologis, pemasangan alat peraga, hingga kampanye melalui media sosial (medsos).

Untuk kampanye dialogis dan kampanye akbar sudah jelas aturannya. Ada ketentuan bagi setiap partai politik untuk memberitahukannya kepada aparat kepolisian dengan tembusan ke Bawaslu dan KPU.

"Untuk kampanye melalui media sosial, inilah yang menjadi perhatian serius bagi kami. Media sosial memang dunia maya, tapi dampaknya sangat luas bagi kehidupan di dunia nyata," tuturnya.

Kampanye melalui medsos bisa memiliki rentetan panjang jika dibagikan secara berantai oleh pengguna medsos yang dapat memicu konflik jika mengandung kebencian, hoaks, dan kampanye hitam.

Bawaslu, kata Nurhidayat, akan bekerja sama dengan kepolisian untuk mengawasi kegiatan kampanye melalui medsos, baik berbentuk tulisan, video, grafis, maupun gambar.

"Kami akan berkoordinasi dengan kepolisian mengingat kemampuan kami sangat terbatas dalam memantau kampanye di medsos," katanya.

Kepala Satuan Reserse Polres Karimun AKP Lulik Febyantara mengatakan Polres Karimun membentuk pasukan siber atau "cyber troop" yang akan berpatroli di dunia maya setiap hari.

"700 personel Polres Karimun akan berpatroli mengawasi kegiatan kampanye di dunia maya, terutama media sosial. Dan setiap hari, ada satu juta akun yang akan dipantau," kata dia.

Lulik mengatakan, pengawasan kegiatan kampanye di medsos akan difokuskan pada ujaran kebencian, informasi bohong atau hoaks, dan kampanye yang melanggar aturan.

"Acuan kami Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Informasi Transformasi dan Elektronik. Untuk pelanggaran UU Pemilu akan dibawa ke Sentra Gakkumdu, sedangkan UU ITE akan ditangani oleh penyidik kepolisian," kata dia.

Wajib Daftar

Terkait penggunaan akun medsos untuk berkampanye, Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan Peraturan Nomor 23 tentang Kampanye, bahwa setiap partai politik wajib mendaftarkan akun yang akan digunakan untuk berkampanye.

"Maksimal 10 akun," kata Ketua KPU Karimun Eko Purwandoko.

Sebanyak delapan dari 14 parpol yang menjadi peserta pemilihan anggota DPRD Karimun telah mendaftarkan akun medsos untuk kegiatan kampanye.

"Bagi parpol yang tidak menyerahkan akunnya, secara otomatis tidak bisa berkampanye melalui medsos," katanya.

Kampanye melalui medsos bisa berbentuk tulisan, suara, gambar atau gabungan tulisan, suara dan gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif yang bisa diterima oleh perangkat penerima pesan.

Komisioner KPU Karimun Fahrur Razi dalam rapat bersama perwakilan partai politik, mengatakan calon anggota legislatif tidak boleh berkampanye di akun media sosial pribadi.

"Saya sudah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Kepri, bahwa caleg tidak boleh berkampanye pada akun pribadi, selain akun medsos yang telah didaftarkan partai politik," kata dia.

Dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 memang tidak dijelaskan secara rinci terkait dengan penggunaan akun pribadi caleg untuk berkampanye.

"Namun demikian, PKPU tersebut mengatur kewajiban setiap parpol mendaftarkan akun untuk kampanye. Artinya, di luar akun itu tidak diperbolehkan," kata dia.

Dia berharap semua caleg mengedepankan kekompakan dan kebersamaan selama melakukan kampanye, baik di dunia nyata maupun dalam jaringan atau "online".

"Saya rasa para caleg mungkin saling kenal, biasa duduk ngobrol di kedai kopi. Jangan gara-gara kampanye gontok-gontokan," katanya.

Eko Purwandoko menambahkan, sampai saat ini memang belum ada petunjuk teknis (juknis) dari KPU pusat terkait dengan kampanye caleg pada akun pribadi.

"Memang ada aturan mengenai sanksi. Namun, setiap caleg itu terikat pada parpol, sehingga kampanye di medsos juga harus melalui akun yang dilaporkan parpol ke KPU," kata dia.

Eko berharap KPU pusat segera menurunkan juknis, surat edaran yang mengatur tentang kegiatan kampanye yang dilakukan caleg pada akun pribadi sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dia mengharapkan seluruh caleg tetap menaati aturan dan memiliki komitmen untuk mewujudkan kampanye damai sehingga pemilu bisa berjalan dengan baik dan berkualitas.

Wakil Ketua DPD PAN Karimun Abdurrahman menilai pembatasan caleg untuk berkampanye di akun pribadinya bertentangan dengan hak asasi manusia. ? ??

"Itu melanggar hak asasi manusia. Ada hak-hak pribadi yang ditabrak di sana, karena di akun tersebut juga terdapat suatu hubungan dengan teman, keluarga dan lainnya," katanya.

Alat Peraga

Selain kampanye di medsos, permasalahan zonasi pemasangan alat peraga kampanye juga menjadi perhatian agar tidak menabrak aturan berkampanye.

KPU Karimun telah menetapkan 202 titik di 71 kelurahan dan desa untuk pemasangan alat peraga kampanye.

Pemasangan alat peraga kampanye tidak diperbolehkan di fasilitas umum, seperti sekolah, rumah ibadah, kantor pemerintahan, dan tempat-tempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Alat peraga kampanye tidak boleh dipasang di atas badan jalan karena dinilai merusak keindahan kota.

Pemasangan alat peraga kampanye, menurut Eko, ditetapkan berdasarkan partai politik yang bersifat mengikat para caleg yang berasal dari partai tersebut.

Setiap partai politik mendapatkan alat peraga kampanye yang dicetak oleh KPU namun desainnya dari partai politik.

Untuk spanduk ditetapkan maksimal 12 lembar dengan ukuran 1,2x6 meter untuk satu kelurahan/desa, sedangkan baliho maksimal 10 lembar dengan ukuran 4x5 meter. Ketentuan jumlah spanduk dan baliho ini juga berlaku untuk tim pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Partai politik atau tim pemenangan juga bisa membuat alat peraga kampanye sendiri, dengan ketentuan untuk spanduk 10 lembar dan baliho lima lembar per kelurahan dan desa.

"Jadi, caleg tidak bisa membuat alat peraga kampanye sendiri. Tapi kalau tidak memuat lambang partai dan visi misi, belum ada aturan atau juknis yang melarangnya," kata dia.

Deteksi Dini

Upaya untuk mewujudkan pemilu damai juga ditunjukkan kalangan intel yang tergabung dalam Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Karimun, dengan menggelar rapat koordinasi tertutup untuk mendeteksi dini potensi konflik dan kerawanan menjelang Pemilu 2019.

Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan Kominda membahas semua aspek, mulai dari isu pertahanan dan keamanan, ekonomi dan politik.

"Intinya membahas berbagai isu krusial dalam upaya deteksi dini gangguan kamtibmas menjelang pemilu," kata dia usai membuka rakor di Hotel Maximillian, Tanjung Balai Karimun, Selasa lalu.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri kalangan intelijen dari berbagai instansi, antara lain kepolisian, TNI AD, TNI AL, kantor syahbandar, kejaksaan, imigrasi dan lainnya.

"Rakor ini juga dihadiri Kantor Kementerian Agama untuk membahas kerawanan dari sisi agama," kata dia.

Kominda setempat melaporkan bahwa situasi kamtibmas di Karimun secara keseluruhan cukup aman dan kondusif.

"Nanti juga akan dibahas pemetaan potensi kerawanan, seperti masalah pemilih, logistik, dan lainnya," kata dia.
Pewarta :
Editor: Kabiro kepri
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar