Akademisi: jangan pilih caleg tidak peduli lingkungan

Tanjungpinang (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Kota Tanjungpinang, Suryadi menyerukan masyarakat jangan  memilih caleg yang tidak peduli lingkungan dan hutan.

"Permasalahan hutan dan lingkungan yang rusak di Bintan akibat pertambangan bauksit ini ujian bagi caleg Kepri maupun Bintan. Gerakan menolak caleg yang tidak peduli lingkungan dan hutan itu perlu diperluas sehingga masyarakat mengetahuinya," kata Suryadi di Tanjungpinang, Rabu.

Mantan presidium LSM Bintan Crisis Centre itu menyayangkan sikap anggota DPRD Bintan yang terkesan memilih diam terhadap kasus perusakan lingkungan dan hutan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan bauksit selama setahun terakhir. 

"Kami juga menyayangkan sikap DPRD Kepri yang baru melek sekarang. Padahal jika fungsi pengawasan dilakukan secara maksimal, paling tidak dapat meminimalisir perusakan lingkungan hutan di daratan dan pulau-pulau di Bintan," tegasnya.

Suryadi yang juga pengurus Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kepri juga merasa prihatin dengan sikap Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Bupati Bintan Apri Sujadi terkait kasus pertambangan bauksit di Bintan. Semestinya, pertambangan bauksit dihentikan karena merusak lingkungan dan hutan.

"Mereka punya kapasitas untuk menghentikannya, kenapa tidak dilakukan? Di mana hati dan pikiran mereka dalam menyikapi permasalahan itu. Kasihan masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Nurdin Basirun menyatakan pertambangan bauksit di Kabupaten Bintan sudah tidak jalan, padahal kenyataannya masih menggeliat hingga sekarang.

Belum diketahui apakah Nurdin benar-benar tidak tahu atau sebaliknya.

"(Pertambangan) bauksit. Sudah tidak jalan," kata Gubernur Nurdin kepada wartawan beberapa hari lalu.

Kemudian, Gubernur pun segera memberi komentar lainnya setelah salah seorang wartawan menyatakan aktivitas pertambangan bauksit di pulau-pulau di Bintan masih berjalan. Namun ia tidak menanggapi ketika wartawan menanyakan bahwa PT TAB mendapat kuota ekspor bauksit seberat 450.000 metrik ton dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri.

Ia hanya mengatakan jika pertambangan bauksit tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tidak perlu ditutup. Pihak perusahaan sudah mengeluarkan uang yang banyak untuk investasi.

"Kalau tidak sesuai aturan, ya ditutup. Terus terang saja, neraca perdagangan kita sekarang menyusut, karena itu butuh ekspor," ucapnya.

Kepala Balai Penegakan Hukum Wilayah Sumatra KLHK, Edward Hutapea menyatakan Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun dan Bupati Bintan, Apri Sujadi tidak peduli lingkungan.

Menurut dia, ketidakpedulian Gubernur Nurdin Basirun dan Bupati Apri Sujadi terhadap lingkungan terlihat dari aktivitas pertambangan bauksit yang merusak hutan dan lingkungan.

Aktivitas pertambangan bauksit di Bintan begitu massif terjadi sampai sekarang. Padahal kedua kepala daerah itu memiliki wewenang untuk mencabut berbagai ijin yang menyebabkan terjadinya pertambangan bauksit.

"Kalau kedua pemerintahan daerah itu peduli terhadap lingkungan, seharusnya cabut ijinnya, hentikan pekerjaannya. Ini  lingkungan dan hutan sudah rusak parah di daratan Bintan dan pulau-pulau daerah tersebut," tegasnya.

Edo demikian sapaan akrabnya mengatakan KLHK dapat saja menghentikan aktivitas pertambangan di Pulau Dendang, Pulau Angkut, Pulau Telang Kecil dan Pulau Mana. Namun ada berbagai pertimbangan, terutama terkait keselamatan petugas saat melakukan penegakan hukum.

"Kami ini seperti jalan sendiri, tidak dapat dukungan dari institusi lainnya dalam melakukan penegakan hukum. Padahal apa yang kami lakukan ini untuk kepentingan negara dan masyarakat. Kami sudah memperhitungkan potensi yang akan terjadi jika kami melakukan penegakan hukum di lapangan," tegasnya.

Baca juga: Penyidik KLHK akan memeriksa Gubernur Kepri dan Bupati Bintan

Baca juga: KLHK: Gubernur Kepri tidak peduli lingkungan terkait tambang bauksit

Baca juga: Gubernur Kepri: tambang bauksit sudah tidak jalan