Pemprov dan pusat cari formula tingkatkan perekonomian Kepri

Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Kepri Nurdin Basirun meminta pengusaha Kepri yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Nasional Indonesia (Apindo) agar tidak lagi galau menyikapi persoalan ekonomi Kepri. Pemerintah Kepri beserta Pemerintah Pusat akan terus berusaha mencari formula yang tepat dalam peningkatan ekonomi Kepri.

“Pemerintah selalu berusaha mencari formula apa yang menjadikan Batam selalu punya daya saing. Kalau ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pasti ada formulasi khusus,” kata Nurdin dalam sambutannya pada acara Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkornas) Apindo ke-29, Selasa (2/4) di Hotel Swiss Bell Batam. 

Selain Rakerkornas, juga dilaksanakan Pelantikan Pengurus Apindo Kepri periode 2019 - 2024. Wakil Presiden RI HM Jusuf Kalla membuka acara tersebut secara resmi sekaligus dirangkai dengan dialog singkat dengan seluruh pengusaha Apindo yang hadir. 

Nurdin menyebutkan, meski saat ini di Kepri, khususnya Batam masih banyak aturan-aturan yang menghambat perkembangan usaha, tetapi pertumbuhan perekonomian Kepri masih bisa  mencapai  5 persen. Kendati begitu, Pemerintah Kepri, lanjutnya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar aturan-aturan yang menghambat itu bisa diselesaikan dengan baik.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan para pengusaha harus berubah seiring perkembangan zaman yang saat ini masuk ke dalam era teknologi digital. 

"Kita harus menjaga keimbangan perkembangan teknologi dengan tenaga kerja. Meski lapangan kerja berubah tetapi tidak berkurang. Pengusaha juga harus bisa menyiasati perkembangan teknologi ini. Begitu juga dengan pekerja. Karena jika tidak dijaga, kedua pihak bisa rugi. Pekerja rugi karena pekerjaannya digantikan mesin. Sementara pengusaha rugi dengan membeli mesin atau robot dengan harga mahal," jelas Kalla. 

Akibat teknologi, lanjut Wapres Jusuf Kalla akan membuat cara usaha menjadi berubah. Bahkan teknologi bisa membuat pengangguran bertambah. Maka itu perubahan harus tetap dijaga supaya hilang satu pekerjaan muncul lapangan pekerjaan baru. 

Sementara itu dalam sesi dialog, beberapa curhat pengusaha Apindo berkisar pada penegasan status FTZ dan KEK Batam, bea masuk impor kapal dalam negeri, sikap pengusaha dalam Pemilu, dan izin tenaga kerja asing. 

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Ketenagakerjaan RI, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN ) Apindo Hariyadi B Sukamdani seluruh Ketua DPP Apindo se Indonesia, Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Sekdaprov Kepri T.S Arif Fadillah dan FKPD Kepri.