Bawaslu Lingga gesa Pemda bahas NPHD Pemilukada

Lingga (ANTARA) - Menjelang pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020, yang akan dimulai pada  September mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lingga berharap agar pemerintah daerah segera membahas Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) mengingat tahapan pilkada tinggal dua bulan lagi.

"Kami sudah mengajukan anggaran  Rp11 miliar, dan sampai hari ini kami menunggu jadwal pembahasan NPHD untuk memastikan anggaran tersebut diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lingga," ujar ketua Bawaslu Lingga, Zamroni kepada Antara, Kamis.

NPHD  harus segera dibahas untuk disetujui agar dapat direalisasikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga. Mengingat waktu yang sangat singkat, pembahasan tersebut perlu di gesa agar pilkada di Lingga dapat berjalan sesuai harapan. 

Menurut Zamroni, NPHD merupakan amanat dari Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Dana Hibah Pemilukada. Nota tersebut merupakan perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemda dan penerima hibah, untuk membiayai pilkada  kabupaten/kota dan pemilihan gubernur.

"Di Lingga kita menghadapi dua pemilukada  yaitu pemilihan gubernur dan pemilihan bupati, ini butuh kerja ekstra agar pengawasan dapat berjalan maksimal," sebutnya.

Sementara itu dihubungi terpisah beberapa waktu yang lalu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga Muhammad Juramadi Esram yang juga ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lingga membenarkan bahwa anggaran dari Bawaslu dan KPU sudah diterima oleh TAPD hanya saja saat ini TAPD masih menunggu pembahasan di tingkat legislatif.

"Kalau di TAPD sudah kami terima, tapi kami masih harus membahas di legislatif dan memastikan APBD mencukupi sesuai dengan kebutuhan yang diajukan," ujarnya.

(Antara)