Bupati sampaikan hasil tuntutan warga Natuna ke Presiden

Ranai, Natuna (ANTARA) - Bupati Natuna sampaikan hasil tim aksi Natuna ke Jakarta yang membawa amanah masyarakat untuk berjumpa dengan Presiden terkait penempatan WNI dari Wuhan, China, di Natuna.

"Tujuan tim, menemui Presiden, namun karena jadwal padat, maka diberikan pada Menkopolhukam dan Menkes pada tanggal 4 kita diterima Menko," kata Bupati Natuna, Hamid Rizal, Kamis

Tim terdiri dari Bupati Natuna, Wakil Bupati, Ketua DPRD Natuna, Ketua MPC Pemeda Pancasila Natuna, Ketua DPD KNPI Natuna, Perwakilan STAI Natuna dan Mahasiswa Natuna.

" Disitu, kami tim telah menyampaikan, minta dilakukan antisipasi," kata Bupati.

Ada 5 tuntutan masyarakat.
1. WNI dari Wuhan kalau bisa dipindahkan ke KRI,
2. Dibangunnya posko-posko kesehatan bagi masyarakat setempat,
3. Jika ada kegiatan besar yang melibatkan Natuna agar dapat infotmasi lebih cepat,
4. Pemerintah pusat memperhatikan sarana dan prasarana kesehatan di Natuna,

"RSUD saat ini tipe C, kita minta tingkatkan lagi menjadi tipe B, bahkan kalau bisa tipe A," kata Bupati,

Selanjutnya, 
5. Jika terjadi hal-hal tidak diinginkan, meminta Menteri Kesehatan memfasilitasi rujukan kesehatan masyarakat Natuna.

Ia juga mengatakan, Mekopolhukam, Mahfud MD mengakui adanya keterlambatan informasi.

"Sebab operasi evakuasi WNI kita terbatas waktu, hanya 1 kali 24 jam untuk bisa keluar dari Wuhan, mengurus izinnya lagi dan lain-lain," kata Bupati.

Lanjutnya, dengan waktu singkat, operasi kilat terpaksa harus segera dilakukan agar misi kemanusiaan ini dapat terlaksana dengan baik.

Masih menurut Bupati Natuna, warga Indonesia yang keluar dari Wuhan dipastikan benar-benar sehat.

"Kalau yang batuk atau flu tidak boleh keluar, mereka semua sehat. Karena itulah adanya keterlambatan informasi pada masyarakat kita," kata Bupati.

Mengenai tempat evakuasi, sebelumnya sudah ada beberapa tempat lain, dan evakuasi harus di pangkalan militer.

"Karena sudah dilihat dan disurvey yang paling layak yaitu di Natuna," ujar Bupati.

Selain itu, tim juga telah mempertanyakan alasan pemerintah harus meng-observasi WNI dari Wuhan tersebut.

"Awalnya kita tanya, orang sehat kenapa harus ke Natuna, ternyata menurut standar  WHO harus di-observasi dulu selama 14 hari," ungkapnya.

Karena itu, lanjutnya lagi, kita semua memberikan informasi yang benar pada masyarakat.

"Diharapkan kita semua ini jangan khawatir, ini sudah ada penangan yang baik sesuai SOP," kata Bupati.

Terkait permintaan evakuasi WNI dari Wuhan ke KRI itu tidak dibolehkan sesuai ketentuan dan standar WHO.

"Harus di darat, jika di kapal, bisa saja kesehatan mereka drop, jika begitu maka akan menambah masalah baru," kata Bupati.

Ia juga menjelaskan, berbeda halnya dengan Jepang, mereka melakukan penjemput dengan menggunakan kapal pesiar.

"Dalam perjalanan, tiba-tiba ada yang positif, karena itu mereka di observasi dalam kapal itu," jelasnya.

Bupati  juga menyampaikan agar masyarakat tidak resah, jangankan WNI dari Wuhan, pesawat yang membawa mereka juga ikut di observasi.

"Begitulah persyaratan  WHO yang sangat ketat," ujarnya.

Karena itu, Ia menjelaskan WNI dari Wuhan tidak bisa dipindahkan ke kapal.

"Inilah informasi yang kami dapatkan dari pusat, ini kami sampaikan ke masyarakat, agar ini clear, satu suara, agar masyarakat kita tenang, menangkal berita hoax, mari kita saat ini buat suasana sejuk, beri informasi yang benar," kata Bupati.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Natuna beserta anggota, Sekretaris Daerah Natuna dan FKPD serta perwakilan Ormas dan OKP.