Bappenas: Pemerintah Butuhkan Investasi Infrastruktur Dasar

Tanjungpinang (ANTARA Kepri) - Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional menyatakan, pemerintah membutuhkan investasi bersama swasta untuk pembangunan infrastuktur dasar, karena anggaran negara tidak mencukupi.

"Alokasi anggaran negara yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur dasar sangat kecil," ungkap Bastari Indra dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam lokakarya regional "Optimalisasi Peran dan Kerja Sama Pemerintah, BUMN dan Dunia Usaha Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur", di Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis.

Bastari mengatakan, jika tidak ada investasi di bidang infrastruktur dasar, pemerintah maupun masyarakat jangan berharap target produk domestik regional bruto (PDRB) pada tahun 2025 mampu mencapai 13.000 dolar Amerika.

Oleh karena itu, kata dia, peningkatan peran swasta dalam penyediaan infrastruktur harus dilakukan melalui skema kerja sama yang terukur.

Pemerintah memiliki peranan sebagai fasilitator dalam meningkatkan investasi di bidang infrastruktur. Pada 9 Juni 2011, Bapppenas menerbitkan buku rencana proyek kerja sama antara pemerintah dengan swasta.

Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2025 dan merupakan kekuatan 12 besar dunia saat itu, dan 8 besar dunia pada tahun 2045 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Target itu dapat tercapai jika investasi di bidang infrastruktur berkembang pesat," katanya.

Menurut dia, tantangan yang paling besar dihadapi Indonesia dalam mecapai misi pembangunan adalah kurangnya ketersediaan infrastruktur, keterbatasan kemampuan fiskal dan potensi pendanaan infrastruktur tidak lebih dari 25 persen dari APBN.

"Oleh karena itu paradigma baru dalam pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan," ungkapnya.

Investasi di bidang infrastruktur menurun tajam dibanding masa sebelum krisis ekonomi tahun 1998.

Tahun 1994-1997, kata dia, investasi di bidang infrastruktur meningkat, namun bukan berarti pemerintah pada saat itu lebih baik dibanding sekarang.

Sementara berdasarkan The Global Competitiveness Report 2011-2012 yang diterbitkan oleh World Economic Forum, daya saing Indonesia berada di peringkat 46 dari 142 negara. Dengan demikian daya saing Indonesia menurun sebanyak dua peringkat dibanding tahun 2010-2011.

Infrastruktur merupakan salah satu penyebab penurunan daya saing dan terhambatnya percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Khusus infrastruktur Indonesia berada di peringkat 90," ujarnya.

Sementara itu, Harry Azhar Azis, Wakil Ketua Komisi XI DPR, yang juga sebagai narasumber dalam lokakarya tersebut mengatakan, percepatan pembangunan infrastruktur berdampak positif terhadap berbagai sektor seperti pengurangan pengangguran, pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

"Pembangunan insfrastruktur merupakan cara yang efektif dalam meningakatkan perekonomian masyarakat.Karena itu, sudah selayaknya mendapat perhatian pemerintah," kata Harry yang berasal dari daerah pemilihan Kepri.

Indikator kemakmuran masyarakat adalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan dan indeks pembangunan manusia. Anggaran negara baru mengamodir permasalahan kemiskinan dan pengagguran, sedangan ketimpangan pendapatan baru masuk dalam rencana kerja anggaran tahun 2012.

Anggaran untuk belanja modal, barang dan pegawai tidak memiliki peran yang besar dalam mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Karena itu, kata dia, anggaran infrastruktur lebih efektif diperhatikan pemerintah.

(KR-NP/A013)