Polisi Diminta Usut Kelangkaan Premium di Karimun

Karimun (Antara Kepri) - Lembaga Swadaya Masyarakat Kiprah meminta aparat kepolisian di Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, mengusut kelangkaan premium yang menjadi pemicu sering tutupnya berbagai pangkalan BBM di daerah setempat.

"Pengusutan itu bertujuan untuk memastikan bahwa penyebab kelangkaan itu bukan karena penyelewengan pendistribusian premium yang merupakan BBM bersubsidi," kata Ketua LSM Kiprah John Syahputra di Tanjung Balai Karimun, Rabu.

John Syahputra mengatakan, dalam dua pekan terakhir sebagian besar pangkalan BBM yang mendapat jatah premium dari APMS Kuda Laut Jaya lebih sering tutup dengan alasan premium habis.

"Kalaupun buka, hanya dua atau tiga jam, setelah itu tutup lagi," kata dia.

Kondisi tersebut, menurut dia, sangat merugikan masyarakat, apalagi pemerintah daerah mulai menertibkan kios-kios premium yang tidak memiliki izin.

Dia mengatakan, kios-kios premium tanpa izin yang menjadi alternatif bagi warga untuk mendapatkan bahan bakar kendaraan, tidak berani beroperasi setelah adanya kebijakan tersebut.

"Kalau kios tutup, pangkalan BBM juga tutup. Praktis, pembelian premium hanya bisa dilakukan di dua tempat, yaitu di SPBU Jalan Soekarno Hatta dan APMS Kuda Laut di Leho, Kecamatan Tebing," katanya.

Ia memperkirakan, antrean panjang di SPBU atau APMS Kuda Laut akan tetap menjadi pemandangan sehari-hari, jika  pangkalan-pangkalan BBM lebih sering tutup dengan alasan premium habis.

"Aneh, pangkalan BBM lebih sering tutup. Aparat penegak hukum harus menyelidiki penyebabnya untuk memastikan bahwa pasokan premium tidak diselewengkan," kata dia.

Menurut dia, jatah premium untuk setiap pangkalan tentu disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tidak mungkin terjadi kelangkaan berulang-ulang.

"Tidak mungkin masalah kapal telat datang menjadi alasan, jika pangkalan-pangkalan itu hampir setiap hari tutup," katanya.

Dia mengatakan, pengusutan pendistribusian premium melalui APMS Kuda Laut ke pangkalan-pangkalan BBM, harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengangkutan pasokan dari Pertamina Tanjung Uban ke APMS, hingga ke tingkat pangkalan.

"Kami berharap pengetatan pengawasan premium bersubsidi di SPBU, tidak dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk keuntungan pribadi, salah satunya dengan menyelewengkan premium yang dipasok melalui APMS," ucapnya.

Lebih lanjut John Syahputra juga meminta Tim Monitoring Pendistribusian BBM Bersubsidi Pemkab Karimun mendata ulang serta menertibkan seluruh pangkalan-pangkalan BBM untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

"Masyarakat harus tahu mana pangkalan BBM resmi dan mana yang tidak. Pelang pangkalan harus dipasang, termasuk juga  harga jual yang harus berdasarkan harga eceran tertinggi (HET) sesuai ketetapan pemerintah," katanya. (Antara)

Editor: Jo Seng Bie