Apindo Kepri Minta UMK Berlandaskan KHL

Batam (Antara Kepri) - Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Kepulauan Riau meminta pemerintah menetapkan Upah Minimum Kota Batam berdasarkan hasil survei bersama nilai Kebutuhan Hidup Layak di kota itu, bukan dari angka politis yang tiba-tiba dimunculkan.

"Sesuai dengan UU No.13 tahun 2003, Inpres No.9 tahun 2013 dan Permenaker No. 7 tahun 2013, UMK Batam sudah sepantasnya ditetapkan sesuai KHL hasil survei," kata Ketua Apindo Kepri Cahya di Batam.

Dan berdasarkan survei bersama pekerja, pemerintah serta pekerja selama 10 bulan pertama tahun 2014, KHL Batam sekitar Rp2.100.000 hingga Rp2.200.000.

Ia meminta pemerintah dan pekerja menaati hukum dan aturan yang berlaku agar UMK berdasarkan KHL.

"Mari sama-sama menghargai, terutama dalam penentuan nilai UMK. Jangan pakai tekan menekan dan memaksa kehendak.  Hasil survei ke lapangan dilakukan oleh semua pihak, baik oleh unsur Apindo, Disnaker dan seluruh unsur serikat, baik SPMI, SPSI dan SBSI. Tolonglah dihargai," kata dia.

Jika pun ada harga yang naik, semuanya sudah masuk dalah hitungan survei yang dilakukan tiap bulan.

Dan bila pun ada pengusaha yang dianggap mampu membayar upah di atas KHL, ia mengatakan tetap bisa diupayakan melalui bipartid, seperti diatur dalam Inpres dan Permenaker.

"Masalah kemampuan pengusaha bayar diatas KHL, silakan aja. Itu sudah diatur oleh inpres dan permenaker, yaitu kesepakatan bipartit. Jadi pemerintah jangan ikut menentukan lagi," kata dia.

Ia meminta pemerintah untuk melindungi pengusaha, sebagai penggerak ekonomi dan penghasil pajak daerah dan negara. Karena menurut dia, pengusaha sudah banyak terbebani, apalagi pemerintah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kenaikan harga BBM selayaknya dinilai sebagai beban pengusaha, bukan beban pekerja. Karena pekerja akan mendapatkan konpensasi dari kenaikan harga BBM, sementara pengusaha tidak.

"Presiden Jokowi berencana mengalihkan subsidi ini dari BBM ke sektor lain dan memberikan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan lainnya. Nah ini juga yang akan diterima oleh para pekerja sebagai kompensasi kenaikan BBM," kata dia.

Sementara itu, ia mengatakan Apindo mengapresiasi penanganan demo pada Kamis (6/11). Pengusaha menilai aparat keamanan tegas.

Ia menghargai upaya kepolisian untuk mencegah aktivis pekerja memaksa pekerja lain untuk berunjuk rasa (sweeping).

"Kami pantau tadi pagi tidak ada 'sweeping', sehingga semua jalur lancar, masyarakat bisa melakukan kegiatan masing-masing. Untuk itu kami berterima kasih kepada Kapolda dan seluruh aparat keamanan yang ikut pengamanan. Selama empat tahun terakhir, baru tahun ini kami melihat tidak ada 'sweeping' di jalanan," kata dia. (Antara)

Editor: Rusdianto