Wagub Kepri Nikahkan Anaknya Secara Sederhana

Batam (Antara Kepri) - Gubernur Kepulauan Riau Soerya Respationo menikahkan putra ketiganya, Putra Yustisi Respaty secara sederhana, menyesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hidup Sederhana.

"Untuk resepsi sendiri, pihak keluarga telah merancang resepsi secara sederhana. Beberapa tamu dan undangan telah disebar dengan memperhatikan surat edaran MenPAN RB," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Kepri Hery Mokhrizal, Jumat.

Meskipun dilaksanakan di hotel, namun ia memastikan acara digelar sederhana dengan jamuan makanan tradisional.

Direncanakan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo menghadiri resepsi pernikahan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Kepri itu.

Meski sederhana, Wakil Gubernur yang akrab disapa Romo itu tetap menggelar upacara adat Yogyakarta dalam pernikahan putranya dengan Nadia Mayasari.

Ia memastikan gelaran resepsi pernikahan Putra Respaty tidak semewah resepsi anak ke dua Wagub, Sekar Respationo setahun lalu yang dilaksanakan di hotel berbintang dengan tamu ribuan orang.

Hery mengatakan rangkaian acara adat berlangsung sejak Jumat (19/12).

"Upacara sudah dilangsungkan sejak siang tadi dengan upacara pasang Bleketepe Tuwuhan. Dilanjutkan dengan siraman kedua mempelai pengantin," kata dia.

Kedua mempelai juga telah melangsungkan malam midodareni di Bale Kambang Royal Ambarrukmo.

"Untuk upacara ini dihadiri oleh Bapak Gubernur dan Ketua DPRD Kepri," katanya.

Resepsi

Akad nikah dilangsungkan Sabtu di Pendopo Royal Amarukmo pukul pukul 09.00-10.00 WIB yang dilanjutkan dengan upacara Panggih Pengantin.

"Mewakil keluarga Saya memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Kepri agar acara ini dapat berlangsung dengan lancar," kata Kabag Humas.

Sebelumnya, di Batam Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi mengapresiasi keputusan Wagub Kepri dalam mengubah rencana pernikahan anaknya dan menyesuaikan dengan surat edaran yang baru dikeluarkan.

"Keputusan wagub untuk mengatur ulang pernikahan anaknya patut diapresiasi," kata dia.

Ia memahami sebagai pejabat sekaligus politikus yang memiliki banyak rekan, pasti sulit untuk membatasi jumlah undangan dalam resepsi pernikahan. "Tapi, ini risiko menjadi pejabat," kata dia.

Menurut Menteri, pembatasan jumlah undangan pesta mewah itu sejatinya untuk menekan rasa kesenjangan sosial yang muncul di masyarakat.

Pejabat harus menjadi panutan publik yang memiliki empati tinggi pada masyarakat. Sehingga dalam kondisi sosial ekonomi seperti saat ini pejabat harus menunjukkan kehidupan yang sederhana. (Antara)

Editor: Rusdianto