Golkar Kepri Belum Putuskan Berkoalisi dengan PDIP

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyatakan belum memutuskan berkoalisi dengan PDIP dan mengusung Soerya Respationo sebagai gubernur.

"Yang didengar sekarang, hanya wacana yang berkembang di publik. Padahal kami belum memutuskan berkoalisi dengan partai mana pun," kata Sekretaris DPD Partai Golkar Kepri Agustar di Tanjungpinang, Kamis.

Menurut dia, mesin politik Partai Golkar Kepri sudah lama bergerak. Pengurus Partai Golkar Kepri telah melakukan komunikasi intensif dengan berbagai partai, termasuk PDIP.

"Kami menyiapkan beberapa strategi dalam menghadapi pilkada. Koalisi dengan PDIP merupakan salah satu pilihan," ujarnya. 

Agustar menegaskan Golkar tidak terburu-buru dalam menghadapi Pilkada Kepri. Apalagi waktu yang tersisa menjelang Pilkada Kepri masih cukup lama, sebab ada wacana KPU RI untuk menyelenggarakan pesta demokrasi secara serentak pada tahun 2016.

Februari 2015, lanjutnya Golkar Kepri baru melakukan survei elektabilitas terhadap kader internal maupun figur di luar partai yang diprediksi disukai masyarakat.

Ketua DPD Partai Golkar Kepri Ansar Ahmad merupakan kandidat yang diinginkan kader Golkar Kepri untuk mencalonkan diri sebagai gubernur. Namun Golkar lebih realistis dalam menghadapi pilkada.

Artinya, bila Ansar tidak memungkinkan diusung sebagai calon gubernur berdasarkan hasil survei, maka Golkar yang memperoleh suara 17,7 persen pada Pemilu Legislatif 2014 akan menggunakan opsi lainnya. 

"Ada mekanisme yang harus dilakukan untuk memutuskan siapa yang diusung Partai Golkar, termasuk akan berkoalisi dengan partai apa," ucapnya.

Dia menjelaskan tahapan-tahapan berjenjang dalam kerangka pengusung figur tertentu sebagai kepala daerah yang dilakukan Golkar mirip dengan partai lainnya. Keputusan DPD Partai Golkar itu harus mendapat restu dari DPP Partai Golkar.

Saat ini, kata dia, secara hukum Aburizal Bakrie sah sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, sesuai hasil musyawarah nasional di Riau. Hal itu berdasarkan keputusan Kementerian Hukum dan HAM.

"Ini berlaku hingga akhir 2015 sehingga tidak ada permasalahan bila kami mengusulkan salah seorang kader ataupun figur di luar partai sebagai gubernur," katanya. (Antara)

Editor: Rusdianto