Pemkab Anambas Perlu Cari Sumber PAD Baru

Anambas (Antara Kepri) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas perlu mencari sumber pendapatan asli daerah (PAD) mengingat kondisi keuangan dalam APBD yang memprihatinkan.

"Batu hitam di Jemaja timur cukup luas dan cocok sebagai bahan baku marmer," kata Bupati kepulauan Anambas Drs Tengku Mukhtaruddin ketika ditanya soal upaya pemerintah daerah mencari sumber PAD baru, di Tarempa, Kamis.

Potensinya dinilai cukup besar dan dapat dijadikan PAD selain pariwisata dan perikanan, kata bupati.

Jika dilihat dari potensi yang dimiliki kepulauan terluar yang berbatasan dengan beberapa negara tetangga ini sangat dipenuh dengan berbagai jenis bebatuan, rupanya daerah ini memiliki potensi bahan tambang yang sangat luar biasa.

Hampir seluruh pulau-pulau yang dimilikinya mengandung batu keras yang sebut batu Granit. Ternyata ada juga bahan baku pembuat marmer yang miliki nilai jual tinggi.

Sebagai bupati definitif pertama, dia menjelaskan bahwa, potensi bahan tambang di Anambas pada umumnya ada batu granit.

Batu hitam yang terdapat di daerah Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur yang dapat dibuat marmer, tentunya nilainya sangat mahal.

"Sayangnya belum ada investor luar yang cocok terhadap potensi tambang tersebut." katanya.
 
Dia sempat mengisahkan bahwa ada investor yang pernah melirik hal itu, tapi rupanya mereka ingin membawa batu tersebut keluar daerah untuk diolah, tentu saja ini ditolak. Sebab, menurutnya jika dibawa keluar tidak akan membuka lapangan kerja untuk putera-puteri Anambas. Namun jika didirikan pabrik di Anambas tentu akan membuka lapangan perkerjaan selain PAD.

"Kita mau semuanya mendapatkan manfaatlah dari adanya potensi ini, Pemerintah dapat PAD masyarakat juga dapat meningkat perekonomiannya," jelasnya 

Bukan hanya itu kata dia lagi, banyak investor yang ingin menjadi pengumpul ikan di Anambas namun itu tidak bisa diizinkan karena sama sekali tidak membuka lapangan perkerjaan. Tapi, jika membuat pabrik ikan atau minimal coolstorit, selain mendapat  PAD juga akan membuka lapangan kerja.

"Jangan hanya jadi penonton saja tapi masyarakat harus dapat menikmatinya," ucapnya.

Di lain pihak beberapa perusahaan migas yang beroperasi di kepulauan itu juga belum memiliki kantor perwakilan di Anambas, seperti beberapa sub kontraktor yang berada di kecamatan palmatak mereka tidak rata-rata belum memiliki kantor di tempat itu.

Saat berbincang bersama pihak Disnakertran Anambas awal minggu lalu pihaknya juga mengakui hal itu. "Ya mereka tidak ada kantornya di Anambas " ungkap Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek Pemkab Anambas, Soraya. saat ditanya dalam hal ini.

Ini jelas telah membuat Anambas kehilangan distribusi daerah cukup besar, pihaknya juga belum bisa berbuat banyak karena belum ada peraturan yang mengatur tentang hal itu. 

Secara terpisah pihak DPRD Anambas, juga menyatakan demikian, memang sudah beberapa lama ingin mewujudkan wacana seperti itu.

"Dulu sewaktu jamannya sekda pak Herdi Usman sudah kita rencakan ranperdanya tapi belum juga terealisasi hingga saat ini," kata Ketua Komisi II DPRD Anamabas, Muhamad Dai dengan singkat, dirinya tidak dapat berbicara banyak karena itu bukan kewenangan komisinya. (Antara)

Editor: Rusdianto