Pemkab Karimun Siapkan Peraturan tentang Anggaran Pilkada

Karimun (Antara Kepri) - Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, menyiapkan peraturan  tentang anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2015.

"Peraturan kepala daerah (perkada) sedang kami susun. Kalau sudah 'oke' baru kami sampaikan ke DPRD untuk disetujui," kata Sekretaris Daerah Karimun TS Arif Fadillah di Tanjung Balai Karimun, Senin.

Arif Fadillah mengatakan, perkada  anggaran Pilkada merupakan salah satu ketentuan yang harus dilakukan sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri.

Menurut dia, anggaran yang akan dituangkan dalam perkada tersebut masih dibahas dan direvisi agar tidak tumpang tindih dengan  yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Kepri.

"Anggarannya sudah kami pilah-pilah, tapi belum final. Kamia tidak ingin anggaran yang dialokasikan ternyata sudah dialokasikan oleh provinsi. Itu juga yang menjadi penyebab kenapa perkada tersebut belum kami serahkan ke DPRD. Kami juga menunggu anggaran dari provinsi, kalau ada yang sudah dialokasikan, tentu di perkada kami kurangi agar tidak tumpang tindih," tuturnya.

Sekda menambahkan, anggaran untuk pemilihan bupati dan wakil bupati itu seyogianya dialokasikan pada APBD Perubahan 2015. Namun, sesuai dengan petunjuk Mendagri, dicairkan lebih dulu mengingat tahapan pilkada sudah dimulai jauh sebelum pelaksanaan pemungutan suara yang dijadwalkan pada Desember 2015.

"Dananya dipakai dulu, tapi penganggarannya tetap pada APBD-P. Itu sesuai surat edaran Mendagri karena sangat urgen sebagai implementasi undang-undang," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Karimun Ahmad Sulton mengatakan telah mengusulkan anggaran untuk Pilkada sebesar Rp13,5 miliar.

Menurut Ahmad Sulton, teknis penganggaran sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah mengingat anggaran pilkada tidak mungkin dialokasikan dalam APBD murni.

"Dan tidak mungkin pula dicairkan setelah pengesahan APBD Perubahan karena tahapan pilkada diperkirakan sudah dimulai pada pertengahan tahun, sekitar Mei atau Juni," tuturnya.

Soal pos-pos anggaran, kata dia, tentu disesuaikan dengan anggaran dari provinsi sehingga tidak tumpang tindih.

"Pilkada dilaksanakan simultan antara pemilihan bupati dan pemilihan gubernur. Kami akan coret kalau ada kegiatan yang sudah dianggarkan provinsi," ucapnya. (Antara)

Editor: Jo Seng Bie