Pemkab Karimun Lobi Pusat Selesaikan Proyek Infrastruktur

Karimun (Antara Kepri) - Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, melobi pemerintah pusat agar dapat menyelesaikan beberapa proyek infrastruktur, antara lain Pelabuhan  Malarko dan Bandara Bati.

"Bupati sudah berupaya dengan mendatangi kementerian terkait untuk menyampaikan permasalahan proyek infrastruktur yang belum selesai itu," kata Kepala Bagian Humas Sekretariat Kabupaten Karimun Muhammad Yosli di Tanjung Balai Karimun, Senin.

Dua proyek pusat, yakni Pelabuhan Petikemas Malarko dan Bandara Sei Bati di Kecamatan Tebing belum selesai padahal sudah dikerjakan secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir.

Dia menjelaskan, bupati juga memaparkan persoalan pembangunan infrastruktur kepada Kementerian Dalam Negeri, seperti proyek pengadaan listrik, air dan fasilitas pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil.

"Prinsipnya, pemerintah daerah mengharapkan anggaran pusat karena anggaran daerah sangat terbatas, apalagi pelabuhan Malarko dan Bandara Bati memang dikerjakan oleh pusat melalui Kementerian Perhubungan," tuturnya.

Yosli menjelaskan, keika menerima kunjungan Plt Dirjen Perhubungan Laut beberapa waktu lalu, Bupati Aunur Rafiq menjelaskan persoalan dan kendala dalam melanjutkan pembangunan Pelabuhan Malarko dan Pelabuhan Kargo dan Roro Parit Rempak.

Khusus Pelabuhan Kargo dan Roro Parit Rempak, kata dia, membutuhkan bantuan anggaran pusat untuk meningkatkan kapasitas sandar pelabuhan yang dikelola Badan Usaha Pelabuhan milik Pemkab Karimun tersebut.

"Memang keterbatasan anggaran menjadi kendala, apalagi tahun ini anggaran dalam APBD mengalami defisit sehingga proyek-proyek fisik ditunda penganggarannya, intinya tahun ini tidak ada proyek," katanya.

Sementara itu, Bupati Karimun Aunur Rafiq dalam satu kesempatan mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya mewujudkan target pembangunan infrastruktur, namun disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

"Pemerintah daerah berharap 'sharing' anggaran dari pusat. Salah satunya pembangunan Balai Latihan Kerja yang kita harapkan terealisasi 2017. Lahan kita yang siapkan, sedangkan bangunan dan peralatannya kita harapkan dibantu oleh pusat," ucapnya.

Aunur Rafiq mengatakan, sebelumnya pihaknya bersama Dinas Tenaga Kerja telah memaparkan proposal pendirian BLK kepada Menteri Ketenagakerjaan, dan mendapat respons cukup positif.

"Kita sudah siapkan lahan seluas dua hektare di Kompleks Pendidikan di Bati, Tebing," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Ruffindy Alamsjah menimpali.

Mengenai Pelabuhan Malarko, Rafiq menegaskan, anggaran pembangunan dari pusat yang tersedot sudah cukup banyak, sehingga sudah seharusnya diteruskan sampai selesai.

"Butuh anggaran puluhan miliar untuk melanjutkan pembangunan Pelabuhan Malarko," ucapnya. (Antara)

Editor: A Jo Seng Bie