Pemerintah Pusat Diminta Evaluasi Kinerja BP Batam

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau Ing Iskandarsyah minta pememerintah pusat mengevaluasi kinerja Badan Pengusahaan Batam.

"Harus dievaluasi, karena ada permasalahan besar. Dibenahi segera untuk kepentingan masyarakat Batam," ujarnya, di Tanjungpinang, Sabtu.

Iskandarsyah mengatakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 yang mengatur tarif sewa lahan atau uang wajib tahunan kepada Badan Layanan Umum BP Batam menimbulkan situasi yang tidak kondusif.

Kenaikan harga sewa lahan di Batam menimbulkan persepsi negatif di kalangan pengusaha dan masyarakat.

Terkait permasalahan itu, Iskandarsyah mengingatkan Kementerian Koordinator Perekonomian untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Pemerintah pusat sebaiknya memegang prinsip, kehadiran BP Batam untuk memperkuat perekonomian di kota industri itu.

"Jangan sampai kebijakan BP Batam membuat situasi perekonomian dan pemerintahan di kota itu tidak kondusif," ujarnya.

Dia mendesak Menko Perekonomian memperluas fungsi BP Batam dalam mengembangkan investasi, sedangkan persoalan lahan diserahkan sepenuhnya kepada Pemkot Batam.

"Kebijakan BP Batam sekarang seperti mengembalikan dua matahari bersinar kembali di Batam. Kewenangan Pemkot Batam tidak boleh dikebiri oleh institusi lain, dengan alasan apapun," ucapnya.

Legislator asal PKS itu mengatakan ketidakaturan dalam mengelola Batam menimbulkan permasalahan rumit. Kekuasaan yang tumbuh akibat kewenangan yang diberikan kepada BP Batam membebani masyarakat.

Dia juga mengingatkan Menko Perekonomian yang berjanji akan membenahi BP Batam dalam waktu 6 bulan. Sekarang sudah satu semester pimpinan baru BP Batam melaksanakan tugas, namun kondisinya tidak semakin baik.

Pemerintah pusat seharusnya paham tentang daerah, dan memberikan kemudahan dan rasa keadilan kepada masyarakat Kepri, khususnya Batam.

"Harus disepakati, perekonomian di Batam diperkuat, semakin maju. Penguatan perekonomian di Batam akan memperkuat bangsa dan negara di kawasan perbatasan di Kepri," ujarnya. (Antara)

Editor: Rusdianto