Pemprov dan DPRD sepakati KUA-PPAS APBD Kepri 2023 sebesar Rp4,1 triliun

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) dan DPRD menyepakati Nota Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Ranperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 sebesar Rp4,1 triliun.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan apresiasinya atas kerja sama dan sinergitas yang dilakukan Pemprov Kepri dan DPRD, sehingga proses pembahasan KUA-PPAS bisa berjalan dengan lancar.

"Selanjutnya pembahasan Ranperda APBD 2023 diharapkan bisa berjalan lancar," kata Gubernur Ansar usai rapat paripurna di kantor DPRD Provinsi Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Kamis.


Baca juga:
Pemkot Batam kembali laksanakan vaksinasi booster COVID-19

 Gubernur Ansar serukan warga beli produk dalam negeri

Dari hasil pembahasan yang dilakukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kepri, pendapatan daerah pada tahun anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp3,9 triliun.

Adapun di tahun 2022, katanya, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp3,4 triliun, sehingga pada tahun anggaran 2023 pendapatan daerah naik menjadi sebesar Rp515 miliar.

Selanjutnya untuk belanja daerah, pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp4,1 triliun atau naik sebesar Rp240 miliar bila dibandingkan dengan belanja daerah pada tahun 2022 yang berjumlah Rp3,8 triliun.

Adapun pembiayaan daerah sebesar Rp115 miliar yang terdiri dari penerimaan pembiayaan yakni selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran (Silpa) sebesar Rp200 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan, yakni pembayaran ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atas pinjaman daerah sebesar Rp84 miliar.

"Dengan demikian total APBD Kepri 2023 adalah sebesar Rp4,1 triliun," ungkap Ansar.

Sementara itu, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak berharap pendapatan daerah dapat lebih ditingkatkan lagi, mengingat daerah dengan luas lautan 96 persen itu memiliki sumber daya alam berlimpah, terutama di sektor kelautan dan perikanan.

Ia mengajak pemprov dan DPRD berkerja keras dan berupaya secara bersama-sama menggali dan mengembangkan potensi serta peluang dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

"Sehingga diharapkan ke depannya kemampuan keuangan daerah Kepri, akan beranjak dari kategori sedang menjadi tinggi," ucap Jumaga Nadeak.

Baca juga:
Disnaker Kepri imbau warga gunakan jalur resmi untuk kerja di luar negeri

Bea Cukai lakukan operasi penertiban di Pelabuhan Telaga Punggur Batam

Dinkes Kepri klarifikasi jumlah pasien gagal ginjal akut hanya satu orang

Kadin sebut pelaku UMKM di Batam miliki peluang besar tingkatkan ekonomi