BPBD Kepri minta pemda merencanakan pembangunan berbasis risiko bencana

Tanjungpinang (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau (BPBD Kepri) meminta pemerintah kabupaten dan kota menerapkan perencanaan pembangunan berbasis risiko bencana.

Kepala BPBD Kepri Muhammad Hasbi di Tanjungpinang, Sabtu mengatakan, penerapan perencanaan pembangunan berbasis risiko bencana harus dilakukan untuk meminimalisir dampak bencana yang terjadi di kabupaten dan kota di daerah tersebut.

"Kita memang tidak dapat mencegah bencana yang disebabkan oleh cuaca buruk, tetapi kita dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan, salah satunya melalui pelaksanaan pembangunan harus berbasis risiko bencana," ujarnya.

Selama ini, kata dia pembangunan yang direncanakan pemerintah kabupaten dan kota kurang memperhatikan risiko bencana. Misalkan, pembangunan gedung perkantoran, sekolah dan perumahan di dekat tebing, yang potensial terjadi erosi saat hujan deras.

Kemudian pembangunan drainase dengan ukuran kecil di kawasan dengan volume air cukup tinggi. Akibatnya, drainase tidak mampu menampung air hujan sehingga meluap sampai ke jalan raya.

"Mitigasi atau upaya pencegahan harus dilakukan melalui perencanaan pembangunan agar dapat mencegah atau mengurasi risiko bencana," ujarnya.

Hasbi mengatakan banjir yang terjadi sejak dua hari mengakibatkan sejumlah kawasan di Kepri terendam air. Sebanyak 65 orang dari 18 keluarga terdampak banjir yang terjadi empat kecamatan di Kabupaten Bintan.

Lima kawasan di Tanjungpinang juga terendam air dalam dua hari terakhir akibat hujan deras. Tiga dari lima kawasan yang terendam air setinggi lutut orang dewasa itu merupakan perumahan warga.

Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika, hujan deras yang disertai angin kencang potensial terjadi hingga pertengahan Maret 2023.

"Saat ini yang dapat dilakukan pemerintah dan warga adalah mengurangi risiko bencana, seperti membersihkan sampah di drainase dan memperbaiki sarana yang rusak," ucapnya.