Wabup Bintan tegaskan lawan tindak pidana perdagangan orang

id Tindak pidana perdagangan orang,tppo bintan,bintan, kepri,kepulauan riau

Wabup Bintan tegaskan lawan tindak pidana perdagangan orang

Wakil Bupati Bintan, Kepulauan Riau (Kepri), Ahdi Muqsith. (ANTARA/Ogen)

Bintan, Kepri (ANTARA) - Wakil Bupati Bintan, Kepulauan Riau Ahdi Muqsith, menegaskan bahwa pemerintah siap melawan human trafficking atau disebut tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Menurutnya perdagangan manusia yang rentan mengarah kepada perempuan dan anak merupakan kejahatan HAM yang ditentang seluruh dunia.

"Pemerintah Kabupaten Bintan siap bersinergi dengan semua pemangku kepentingan atau stakeholder terkait untuk bersama-sama mengawasi dan melaporkan jika terdapat indikasi yang mengarah pada kejahatan tersebut," katanya di Bintan, Jumat.

Baca juga:
Pemkot Batam prioritaskan penanganan masalah kesehatan jiwa masyarakat

Bea Cukai Kepri melepasliarkan 120 ribu benur lobster


Ia juga berpesan kepada camat hingga lurah/kepala desa se-Kabupaten Bintan untuk memberi pemahaman yang benar kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang menjadi pekerja migran Indonesia (PMI). Hal ini tentu untuk keamanan dan kedisiplinan PMI ketika bekerja di luar negeri.

Selain itu, katanya, masyarakat pun perlu diingatkan betapa pentingnya kelengkapan dokumen keimigrasian saat hendak bekerja ke luar negeri.

"Jangan sampai terpengaruh dengan oknum atau siapapun yang memberikan iming-iming kemudahan untuk menjadi PMI di negara orang," imbuhnya.

Baca juga:
Kapolsek: Tim gabungan lanjut pencarian bocah terseret arus di Batam

Pemprov Kepri ajak masyarakat beli beras medium


Wakil Bupati menambahkan Provinsi Kepri secara umum memiliki 18 tempat pemeriksaan keimigrasian dan satu pos lintas batas yang menjadikan daerah itu sebagai salah satu jalur terbanyak di Indonesia.

Khusus Bintan, lanjut dia, cukup dikenal sebagai salah satu kantong PMI di Tanah Air. Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran (BPPM) Indonesia, tercatat ada sebanyak 24.798 orang PMI di wilayah tersebut.

"Potensi ini yang kemudian menjadi perhatian pemerintah agar seluruh pekerja dapat merasakan ketenangan tanpa kekhawatiran saat bekerja di wilayah hukum negara lain," katanya menegaskan.

Baca juga:
Pj Wali Kota Tanjungpinang Hasan tetap jabat Kepala Diskominfo Kepri

Bocah 2 tahun terseret arus di Batam

Menko PMK Muhadjir Effendy buka pekan kebudayaan daerah Kepri di Tanjungpinang


 

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE