Wahyu Wahyudin sepakat Pemprov Kepri naikkan plafon pinjaman UMKM

Tanjungpinang (ANTARA) - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Wahyu Wahyudin sepakat dengan kebijakan pemerintah daerah setempat yang menaikkan plafon pinjaman UMKM bunga nol persen dari Rp20 juta menjadi Rp40 juta di 2024.

Menurut Wahyudin, kenaikan plafon pinjaman tersebut merupakan aspirasi dari para pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal usaha tanpa bunga,  kepada Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.

"Alhamdulillah, aspirasi kami bersama pelaku UMKM didengarkan Pak Gubernur. Ini tentu jadi semangat baru bagi pengembangan UMKM di Kepri," katanya di Tanjungpinang, Rabu.



Ia menyebut peningkatan anggaran pinjaman UMKM tanpa bunga itu bisa dimanfaatkan pelaku UMKM baru, atau pelaku UMKM yang telah menyelesaikan pinjaman serupa di  2021.

Oleh karena itu, ia mengajak pelaku UMKM di semua kabupaten/kota se-Kepri supaya memanfaatkan program bantuan modal tersebut untuk menjalankan maupun mengembangkan usaha.

"Kami sangat mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap pelaku UMKM, karena sektor UMKM menjadi salah satu penyumbang ekonomi terbesar di Indonesia, khususnya di Kepri," ucap Wahyudin.

Sementara itu, Gubernur Ansar Ahmad memastikan plafon pinjaman UMKM tanpa bunga naik menjadi Rp40 juta di tahun depan. Kebijakan ini merupakan hasil evaluasi setelah menerima masukan dari pelaku UMKM.

Berdasarkan laporan Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) per 30 September 2023, sebanyak 1.100 pelaku UMKM telah memanfaatkan program ini sejak tahun 2021. Sementara jumlah kredit yang terserap mencapai Rp20,72 miliar, dengan total margin subsidi yang telah ditanggung Pemprov Kepri mencapai Rp1,94 miliar.



Daerah yang mengakses modal pinjaman terbesar yaitu Kabupaten Natuna sebanyak 349 UMKM dengan plafon pinjaman mencapai Rp6,64 miliar, kemudian Kota Tanjungpinang sebanyak 259 UMKM dengan plafon Rp4,94 miliar, Kabupaten Karimun sebanyak 169 UMKM dengan plafon Rp3,18 miliar.

Selanjutnya, Kota Batam sebanyak 124 UMKM dengan plafon Rp2,26 miliar, Kabupaten Lingga sebanyak 92 UMKM dengan plafon Rp1,66 miliar, Kabupaten Bintan sebanyak 64 UMKM dengan plafon Rp1,25 miliar, dan Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 43 UMKM dengan plafon Rp808 juta.

"Namun dibandingkan jumlah UMKM Kepri yang secara keseluruhan sekitar 164 ribu. UMKM yang telah memanfaatkan program ini hanya sebagian kecil saja, yaitu 0,7 persen," ungkap Ansar.

Ansar mengimbau masyarakat yang ingin mengakses informasi lebih lanjut seputar persyaratan pinjaman modal UMKM ini, bisa bertanya ke kantor cabang BRKS terdekat atau Dinas Koperasi UMKM, baik tingkat kabupaten/kota, maupun provinsi agar pemanfaatan program ini maksimal.

 

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Legislator sepakat Pemprov Kepri naikkan plafon pinjaman UMKM