Kemandirian Masyarakat Salah Satu Kunci Penyelenggaraan Demokrasi

Tanjungpinang (ANTARA Kepri) - Kemandirian masyarakat yang diwujudkan dalam civil society adalah salah satu kunci penyelenggaraan demokrasi, demikian benang merah Seminar "Demokrasi untuk Kepentingan Bangsa: Mencari Titik Temu Keinginan Rakyat dan Pemerintah".

Seminar tersebut diselenggarakan Komunitas Bakti Bangsa Kepulauan Riau dan LKBN ANTARA di Tanjungpinang, ibu kota kepulauan Riau, Rabu (24/10).

Masih banyak organisasi kemasyakatan yang tidak mandiri sehingga kehadiran dan aktivitasnya membebani pemerintah, bahkan meresahkan masyarakat, kata Dewan Pembina Komunitas Bakti Bangsa Ing Iskandarsyah, yang membuka dan menjadi narasumber seminar tersebut.

Iskandarsyah yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, mengemukakan, di era reformasi tidak sulit mendirikan organisasi, namun untuk menjaga eksistensinya sangat sulit karena membutuhkan sumber daya manusia yang kuat, program yang baik, proses pengkaderan yang sistematis, dana yang memadai dan komitmen pengurus untuk serius melaksanakan misi dari organisasi.

Organisasi kemasyarakatan maupun kepemudaan akan berjalan selaras dengan tujuan demokrasi di Indonesia jika dibangun dengan dana yang memadai, sumber daya yang kuat dan memiliki misi yang jelas. Tanpa itu, kemungkinan organisasi tersebut tidak akan berjalan normal, dan justru berpotensi mencederai nilai-nilai demokrasi.

Saat ini, menurut dia, banyak organisasi yang lahir dan banyak pula yang tumbang karena tidak memiliki sumber daya manusia yang baik dan dana yang memadai.

Bahkan ada juga organisasi yang terindikasi lahir hanya untuk memberi nilai negatif terhadap pemerintah tanpa alasan dan solusi yang jelas. Aktivis yang disukai masyarakat dalam aksinya selalu memberi solusi yang terbaik untuk rakyat dan pemerintah.

Penguatan terhadap legitimasi pemerintah dibutuhkan agar program pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai keinginan rakyat.  "Demonstrasi tidak dilarang, tetapi lakukan dengan baik, dan tentunya memberi nilai positif bagi masyarakat," ujarnya di hadapan sekitar 200 mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi ekstra dan intrakampus.  
Dalam konteks kehidupan bernegara, menurut Iskandarsyah, ada tiga komponen utama yang membentuknya. Pertama adalah state (negara), private sector (pebisnis, pengusaha dan lainnya), dan yang ketiga adalah civil society yakni peran masyarakat sipil.

Dalam menjalankan pemerintahan, konsep good governance juga harus sejalan dengan konsep pemerintah adalah pelayan umat.

"Kalau kita ingin membangun negara sebagai pelayan umat, maka tidak ada masalah. Jadi kalau paradigma membangun 'state' ini bukan sebagai pelayanan, maka akan sulit," kata Iskandarsyah.

Selain Iskandarsyah, narasumber dalam acara yang digelar di Hotel Bintan Plaza itu adalah Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kepri Syafri Salisman, Kepala Biro LKBN Antara Kepri Evy Ratnawati Syamsir, dan akademisi dari Stisipol Raja Haji Tanjungpinang Rianto.

  
Peran Pers

Evy mengatakan, pers merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan demokrasi. Bahkan pers, bisa disebut sebagai pilar keempat demokrasi, setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Walaupun berada di luar sistem politik formal, keberadaan pers memiliki posisi strategis dalam informasi massa, pendidikan kepada publik sekaligus menjadi alat kontrol sosial. Karenanya, kebebasan pers menjadi salah satu tolok ukur kualitas demokrasi di sebuah negara.

Dalam iklim kebebasan pers, dapat dikatakan bahwa pers bahkan mempunyai peran lebih kuat dari ketiga pilar demokrasi lainnya.

Dalam proses demokratisasi faktor komunikasi dan media massa mempunyai fungsi penyebaran informasi dan kontrol sosial. Pers merupakan media komunikasi antarpelaku pembangunan demokrasi dan sarana penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat maupun dari masyarakat kepada pemerintah secara dua arah.

Komunikasi ini diharapkan menimbulkan pengetahuan, pengertian, persamaan persepsi dan partisipasi masyarakat sehingga demokrasi dapat terlaksana.  

"Di antara tugasnya, pers berkewajiban membentuk kesamaan kepentingan antara masyarakat dan negara sehingga wajar sekali apabila pers berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan pemerintah dan masyarakat," ungkapnya yang juga alumni HMI Pekanbaru.

Titik temu

Sementara itu, Rianto juga memberikan pandangan yang tak jauh berbeda.

Ia melihat, saat ini peran pemerintah adalah sebagai fasilitator.

"Secara umum, harapan kita adalah, pemerintah bisa membangun partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam program program pembangunan yang telah dirancang oleh pemerintah. Sebab sesungguhnya program pemerintah adalah usulan dari masyarakat," paparnya.

Karena itu, baik Iskandarsyah maupun Rianto melihat, untuk mencari titik temu antara masyarakat dan pemerintah, maka harus dibangun sebuah pola pikir yang sama.

Pemerintah dalam  hal ini perlu menyadari mereka adalah sebagai pelayan masyarakat, sementara masyarakat juga harus memiliki pola pikir bahwa ketika memberikan kritik, tetap ada solusi yang mereka tawarkan.

Tanpa itu, maka demokrasi akan kebablasan, seperti yang telah terjadi pada saat ini. 
          
Editor: Jo Seng Bie