Tanjungpinang (Antara Kepri) - Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau berniat menganugerahi gelar tertinggi masyarakat Melayu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai bentuk penghargaan untuk tamu kehormatan.
"Kami mengundang Presiden SBY untuk membuka pertemuan Tamaddun Melayu I pada 27 September 2013 dan pada saat itu kami akan menganugerahi Presiden dengan gelar Sri Perdana Mahkota Negara," kata Ketua Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau (LAM Kepri), Abdul Razak di Tanjungpinang, Selasa.
Abdul Razak mengatakan, gelar Sri Perdana Mahkota Negara tersebut merupakan gelar tertinggi yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kedudukan tertinggi dan juga menjadi tamu kehormatan masyarakat Melayu.
"Ini bukan gelar kerajaan, tetapi gelar tertinggi masyarakat Melayu untuk tamu kehormatan yang mempunyai kedudukan tertinggi, apalagi SBY merupakan Presiden Republik Indonesia," kata dia.
Namun menurut Razak, hingga saat ini belum ada kepastian dari pihak Istana Negara, apakah Presiden SBY akan hadir atau tidak.
Menurut dia, Tamaddun Melayu merupakan acara pertemuan masyarakat Melayu yang akan dihadiri oleh masyarakat Melayu dari sejumlah provinsi dan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura dari 27 sampai 29 September 2013.
"Kegiatan itu nantinya akan diisi dengan pawai adat, pertunjukan kesenian serta pameran," kata Razak.
Sementara itu, pemuda Melayu yang terhimpun dalam Belia Kepri mengkritisi rencana LAM tersebut untuk memberikan anugerah kepada Presiden.
Untuk mengkritisi hal itu, Belia Kepri yang dikoordinir oleh Basyaruddin Idris berencana mengadakan diskusi terbuka pada 2 September 2013, untuk mendengar berbagai pendapat atau pandangan dari masyarakat Melayu.
"Kami bukan dalam hal menolak pemberian gelar itu dan kami anggap pemberian anugerah tertinggi Melayu itu sah-sah saja, namun kami akan sampaikan kepada Menko Polhukam, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan, Presiden, Gubernur serta LAM Kepri apapun hasil dari diskusi nanti. Menolak atau tidak hasilnya akan kami sampaikan," kata Basyaruddin.
Menurut dia, hendaknya gelar yang diterima presiden nantinya bisa membawa kemajuan untuk masyarakat Kepri, karena potensi Kepri sangat besar sebagai kawasan perdagangan bebas yang terletak di jalur perdagangan dunia.
"Contohnya FTZ saat ini tidak jalan, makanya kami berharap dengan adanya gelar itu, bisa lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepri," ujarnya.
Selain itu, Basyaruddin juga mengharapkan pemerintah pusat memberikan perhatian khusus kepada Kepri seperti halnya Aceh dan Papua.
"Kalau pun hasil sumber daya alam Kepri tidak dibagi seperti di Aceh dan Papua, 50 banding 50 itu sudah cukup," harapnya.
Menanggapi pernyataan Belia Kepri itu, LAM Kepri, menurut Abdul Razak, sangat mendukung dan mengapresiasi keinginan generasi muda untuk kemajuan daerah.
"Kami setuju dengan pemikiran itu, namun pemberian gelar itu janganlah menjadi penilaian kurang baik, karena ini adalah anugerah untuk tamu kehormatan masyarakat Melayu," ujar Razak. (Antara)
Editor: Dedi
Berita Terkait
Satu calon haji Indragiri Hilir gagal jantung di rawat di RSBP Batam
Sabtu, 18 Mei 2024 20:18 Wib
Bupati Siak paparkan potensi peluang investasi di Batam
Sabtu, 18 Mei 2024 19:52 Wib
PPIH sebut JCH lansia Embarkasi Batam duduk di kelas bisnis
Sabtu, 18 Mei 2024 17:38 Wib
Pemkot Batam uji coba parkir berlangganan untuk upaya peningkatkan PAD
Sabtu, 18 Mei 2024 15:34 Wib
Kemenkumham Kepri siap bangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi
Sabtu, 18 Mei 2024 12:50 Wib
Pemkab Natuna berikan alat bantu fisik kepada para penyandang disabilitas
Sabtu, 18 Mei 2024 10:33 Wib
3 calhaj Embarkasi Batam sembuh dan tunggu jadwal keberangkatan
Sabtu, 18 Mei 2024 8:34 Wib
Pemkot Batam ajak masyarakat semarakkan MTQH X 2024
Jumat, 17 Mei 2024 18:10 Wib
Komentar