Karimun (Antara Kepri) - Pansus DPRD Karimun, Kepulauan Riau, meminta Badan Pengusahaan Karimun menyiapkan naskah kajian akademis tentang rencana perluasan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (free trade zone/FTZ).
"Permintaan agar BP Karimun menyiapkan naskah kajian akademis bertujuan untuk melihat sejauhmana potensi yang dimiliki suatu daerah yang diusulkan dalam perluasan FTZ," kata Ketua Pansus Perluasan FTZ DPRD Karimun Raja Kamaruddin di Tanjung Balai Karimun, Rabu.
Menurut Raja Kamaruddin, Ketua BP Karimun Cendra Nawazir dalam rapat pada Senin (28/10), baru menyampaikan naskah kajian ilmiah yang memuat data-data investasi, tetapi tidak dicantumkan naskah akademisnya.
Kajian akademis, menurut dia, memuat analisa data dan potensi keunggulan, kelemahan (SWOT) sehingga bisa diketahui sektor investasi apa yang cocok ditetapkan pada satu kawasan.
Ia mencontohkan, sektor galangan kapal cocok dibangun di kawasan pesisir pantai karena berkaitan erat dengan laut dan pantai.
"Begitu juga sektor lain yang juga harus dikaji mendalam sehingga pengembangan investasi masing-masing kawasan sesuai dengan potensi yang dimiliki," ucapnya.
Ia juga mengatakan, kajian akademis harus berkorelasi dengan kajian ilmiah sehingga usulan perluasan FTZ berpeluang besar disetujui pemerintah pusat.
"Kalau argumen kuat, pusat tentu akan menyetujui perluasan FTZ yang saat ini baru berlaku pada sebagian wilayah di Pulau Karimun Besar," kata dia.
DPRD, kata dia, menyambut positif usulan perluasan FTZ karena luas lahan di Pulau Karimun Besar sangat terbatas.
"Selain itu, investor juga banyak melirik pulau-pulau lain tapi belum berstatus FTZ," ucapnya.
Menurut dia, perluasan FTZ diusulkan pada beberapa pulau namun ia mengaku tidak hafal jumlahnya. "Yang jelas termasuk Pulau Kundur juga diusulkan berstatus FTZ," kata dia.
Tugas pansus, menurut dia adalah mengeluarkan rekomendasi untuk diteruskan ke Dewan Kawasan dan Dewan Nasional agar menyetujui perluasan FTZ di Karimun.
"Selain rekomendasi perluasan FTZ, kami juga akan membuat catatan mengenai keberadaan sektor pertambangan di kawasan itu agar tetap dipertahankan mengingat masih menjadi sumber terbesar bagi pendapatan asli daerah, namun akan ditutup perlahan setelah pertumbuhan investasi mampu memberikan kontribusi besar bagi daerah," ucapnya. (Antara)
Editor: Budi Suyanto
Komentar