Tanjungpinang (Antara Kepri) - Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani mengalihkan tugas Kepala Kesbangpol Syafri Salisman selaku ketua tim teknis pilkada 2015 kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kepri Naharudin.
"Saya sudah turun gunung untuk menangani permasalahan ini. Saya tugaskan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kepri Naharudin sebagai ketua tim teknis yang menangani permasalahan pilkada," kata Sani setelah menggelar pertemuan dengan sejumlah Komisioner KPU Kepri di Gedung Daerah Tanjungpinang, Selasa.
Sementara terkait pertanyaan wartawan alasan pergantian Syafri Salisman yang beberapa bulan lalu ditunjuk sebagai ketua tim teknis yang akan berkoordinasi dengan penyelenggara pilkada dan Polda Kepri, tidak direspons. Syafri juga tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
Sebelumnya, sejumlah Komisioner KPU Kepri merasa kecewa terhadap kinerja Syafri yang terkesan lamban dalam melaksanakan tugasnya. Bahkan Syafri belum pernah menggelar rapat teknis terkait permasalahan pilkada dengan penyelenggara pemilu.
"Kami masih menunggu peraturan teknis pilkada. Ini agenda besar, jadi harus hati-hati," kata Syafri baru-baru ini.
Sementara HM Sani menargetkan Naharudin bersama penyelenggara pilkada dan Polda Kepri membahas permasalahan teknis dan anggaran pilkada mulai pekan depan. Pemprov Kepri sudah mengalokasikan dana cadangan Rp80 miliar untuk dikelola KPU Kepri, Bawaslu Kepri dan Polda Kepri.
"Jadi jangan ada lagi yang mengatakan kami tidak merespons permasalahan pilkada," ujarnya.
Dia menegaskan Pemerintah Kepri tidak dapat terlalu laju menangani permasalahan pilkada, karena peraturan terus mengalami perubahan. Sampai sekarang belum ada dasar hukumnya. Menteri Dalam Negeri dan KPU RI belum mengeluarkan peraturan.
Sementara pembahasan tahapan pilkada berhubungan dengan anggaran, yang harus direncanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Kami tidak memiliki dasar untuk membahas teknis maupun anggaran pilkada," katanya.
Sani menegaskan belum mengtahui berapa anggaran pusat untuk membantu penyelenggaraan pilkada di Kepri. Sementara tim dari Pemerintah Kepri dan penyelenggara pilkada tingkat provinsi, kabupaten dan kota harus bersinergi agar tidak terjadi pos anggaran ganda.
"Kami tidak ingin pilkada menimbulkan masalah," katanya.
Sementara itu Ketua KPU Kepri Said Sirajudin mengatakan pihaknya sejak awal minta agar permasalahan pilkada dibahas bersama. Dari pembahasan tersebut diharapkan menghasilkan solusi.
"Kami siap berkoordinasi dengan tim dari Pemprov Kepri," katanya. (Antara)
Editor: Rusdianto
Berita Terkait
Pertamina terus awasi penyaluran BBM subsidi di Kepri
Jumat, 3 Mei 2024 19:10 Wib
Polsek Bandara Batam gagalkan pengiriman tiga calon PMI ilegal
Jumat, 3 Mei 2024 18:22 Wib
Pemkab Natuna bayarkan biaya transportasi pasien dirujuk ke luar daerah
Jumat, 3 Mei 2024 17:05 Wib
KPU Kepri tetapkan caleg terpilih DPRD Natuna, ini daftarnya
Jumat, 3 Mei 2024 15:31 Wib
Polda Kepri gagalkan pengiriman PMI ilegal ke Malaysia lewat perairan Pecong
Jumat, 3 Mei 2024 15:09 Wib
KPU Kepri sebut caleg terpilih wajib lapor LHKPN 21 hari sebelum dilantik
Jumat, 3 Mei 2024 14:39 Wib
Dua kota di Kepri belum tetapkan anggota DPRD terpilih
Jumat, 3 Mei 2024 9:51 Wib
DPRD Kepri sebut rekomendasi BPK harus tuntas 60 hari
Jumat, 3 Mei 2024 9:01 Wib
Komentar