Batam (Antara Kepri) - Wali Kota Batam Kepulauan Riau Ahmad Dahlan menyerahkan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2014 kepada Badan Pemeriksa Keuangan, di Batam, Selasa.
"Kami harapkan, laporan pertanggungjawaban itu mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK," kata Wali Kota Batam itu, usai menyerahkan laporan ke BPK.
Dahlan mengakui pelaporan LPJ ke BPK itu terpaksa dilakukan di saat-saat terakhir penyerahan laporan.
Menurut dia, hal itu karena pemerintah baru saja menyelesaikan laporan dimaksud.
Ia mengatakan, APBD Batam relatif tinggi, mencapai Rp1,2 triliun, sehingga pemkot setempat membutuhkan waktu lebih lama untuk membuat laporannya.
"Kami butuh ketelitian. 'Last minute' tidak apa yang penting tidak telat. Untuk menyiapkan data 'kan membutuhkan kerja besar, karena anggaran besar, butuh ketelitian," kata dia pula.
Pemkot Batam berharap memperoleh WTP tiga tahun berturut-turut, setelah dua tahun sebelumnya meraih WTP.
Dahlan mengatakan pula, sebelum melapor ke BPK, Pemkot Batam sudah menyerahkan laporan itu kepada DPRD untuk dibahas dan dikritisi.
Di DPRD Batam, saat ini laporan pertanggungjawaban itu sedang dibahas oleh Panitia Khusus.
"Satu lagi, kami serahkan ke BPK untuk diperiksa badan negara ini," kata dia lagi.
Pemkot setempat siap menindaklanjuti segala temuan dan rekomendasi yang diberikan DPRD dan BPK terkait laporan itu.
Ia pun berjanji untuk menyerahkan hasil rekomendasi BPK kepada DPRD untuk menjadi evaluasi bersama dua institusi tersebut.
"Dalam tiga bulan akan dievaluasi BPK dan hasilnya akan disampaikan ke kami, dan kami akan sampaikan lagi ke dewan," kata dia.
Sebelumnya, Ketua Pansus DPRD Batam tentang LPJ APBD Batam 2015, Udin P Sihaloho mengatakan, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari laporan wali kota itu.
Di antaranya adalah beberapa anggaran pada Dinas Pendidikan yang menurut dia tidak bisa dipertanggungjawabkan.
"Ada banyak, tapi tidak usah saya bicara sekarang, nanti akan disampaikan dalam rapat," kata dia pula. (Antara)
Editor: Rusdianto
Berita Terkait
Pertamina terus awasi penyaluran BBM subsidi di Kepri
Jumat, 3 Mei 2024 19:10 Wib
Polsek Bandara Batam gagalkan pengiriman tiga calon PMI ilegal
Jumat, 3 Mei 2024 18:22 Wib
Polda Kepri gagalkan pengiriman PMI ilegal ke Malaysia lewat perairan Pecong
Jumat, 3 Mei 2024 15:09 Wib
DPRD Kepri sebut rekomendasi BPK harus tuntas 60 hari
Jumat, 3 Mei 2024 9:01 Wib
OJK Kepri edukasi keuangan syariah kepada santri
Jumat, 3 Mei 2024 8:40 Wib
Bapenda Kepri kenalkan Fuel Card Plus untuk pengguna Pertalite dan Solar
Jumat, 3 Mei 2024 6:49 Wib
Bapenda Kepri hadirkan Fuel Card Plus upaya tingkatkan PBB-KB
Kamis, 2 Mei 2024 18:16 Wib
Imigrasi Batam pasang 15 autogate
Kamis, 2 Mei 2024 16:25 Wib
Komentar