Bank Riau-Kepri Gelar RUPS di Batam

Pekanbaru (Antara Kepri) - Bank pembangunan daerah PT Bank Riau-Kepulauan Riau akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPS-LB di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada 21 April 2015.

"Kita sedang persiapkan untuk besok, ada dua (kandidat) dirut yang lolos akan diputuskan lewat RUPS-LB," kata Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, di Pekanbaru, Senin.

Sebagai pemegang saham terbesar, ia mengatakan Pemprov Riau berharap masalah pemilihan direktur utama Bank Riau-Kepri bisa tuntas pada pertemuan itu. Ia mengatakan nama-nama kandidat dirut sudah ada berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Sebegai pemegang saham terbesar, kita akan gunakan hak suara kita. Tapi siapa orangnya (dirut) besok akan diputuskan dalam RUPS-LB," ujar pria yang akrab disapa Andi Rachman itu.

Selain membahas kandidat dirut, ia mengatakan agenda rapat akan membahas tentang kepastian gedung Menara Bank Riau-Kepri bisa difungsikan. Gedung megah di tengah kota tersebut hingga kini masih bermasalah terkait pembayaran dengan pihak kontraktor sehingga belum bisa digunakan meski sudah rampung setahun yang lalu.

"Terkait menara (Bank Riau-Kepri) juga akan dilaporkan oleh direksi, dan Pemprov Riau dorong agar ini segera difungsikan karena sayangkan gedung sebagus itu tidak juga digunakan," katanya.

RUPS Bank Riau-Kepri akan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah pemegang saham, di mana Pemprov Riau masih menjadi pemegang saham mayoritas di bank pembangunan daerah itu.

Sebelumnya, RUPS Bank Riau-Kepri pada November 2014 memutuskan dua orang kandidat untuk posisi dirut yaitu Irvandi Gustari dari Bank MNC Jakarta dan Sonni Triandaloso dari Bank Mandiri Jakarta. Dua kandidat itu kemudian mengikuti uji kepatutan dan kelayakan oleh OJK, dan dinyatakan lulus.

Sesuai prosedur yang berlaku, siapa nanti yang akan menjadi dirut tetap harus diputuskan melalui RUPS untuk memilih salah satu dari dua kandidiat itu.

Posisi dirut pada bank pembangunan daerah tersebut sudah hampir tiga tahun terakhir kosong. Sebelum kewenangan pengawasan perbankan ditangani oleh OJK, pemegang saham pernah melakukan RUPS-LB untuk mengajukan beberapa nama calon dirut kepada Bank Indonesia (BI) pada 2012.

Namun dari nama dirut yang sudah disetujui oleh BI itu, ternyata mereka tidak kunjung melakukan tugasnya selama enam bulan berturut-turut sehingga harus dilakukan pengajuan nama baru. (Antara)

Editor: Rusdianto