Pengamat: Bintan Butuhkan Listrik Berenergi Terbarukan

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Pengamat kelistrikan Muhammad Mujahidin berpendapat, Pulau Bintan di Provinsi Kepulauan Riau membutuhkan teknologi energi terbarukan, meski permasalahan pasokan listrik dewasa ini relatif bisa diselesaikan.

Kebutuhan akan listrik selalu meningkat sehingga pengembangan energi terbarukan dibutuhkan di Pulau Bintan (wilayah Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang), katanya di Tanjungpinang, Sabtu, dalam seminar "Permasalahan dan Solusi Kelistrikan Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah".

Energi listrik semakin lama dalam posisi tertekan, dan sumber energi listrik dari bahan tambang semakin lama akan habis, sehingga listrik akan mengalami defisit bila tidak ada lagi bahan bakar konvensional, katanya.

Untuk mengatasi itu, jalan satu-satunya yang harus dilakukan adalah memanfaatkan energi terbarukan dengan teknologi yang memadai.

"Percaya atau tidak saat ini energi listrik mengalami posisi tertekan karena semakin lama semakin banyak kebutuhan. Sumber energi listrik pun akan semakin menipis jika tidak menggunakan energi terbarukan," katanya di hadapan sekitar 150 orang mahasiswa.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, lanjutnya perlu diciptakan energi terbarukan lainnya untuk mengimbangi penggunaan energi listrik yang tinggi tersebut.

"Energi terbarukan berasal dari proses alam yang berkelanjutan seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air proses biologi dan panas bumi," ujarnya.

Sementara itu, Asisten Manajer Pembangkitan PLN Tanjungpinang, Yanuar Budi, mengatakan interkoneksi Batam-Pulau Bintan membuahkan hasil positif. Daya listrik yang disalurkan melalui lima gardu induk mencapai 180 megawatt, melebihi kebutuhan.

"Kami memiliki visi menciptakan Kepri terang-benderang," ujarnya dalam seminar yang diselenggarakan Komunitas Bakti Bangsa.

Proyek interkoneksi itu, kata dia bagian dari pelaksanaan kebijakan menerangi provinsi perbatasan.

"Sesuai dengan program  Presiden Joko Widodo yang membangun pembangkit listrik dengan daya 35000 MW untuk dapat memberikan pemenuhan energi listrik di seluruh Indonesia, khususnya di daerah perbatasan," ujar Budi.

Dia menjelaskan PLN juga meningkatkan kapasitas pemenuhan energi listrik baik itu melalui perubahan pengoperasian jam pelayanan, investasi mesin, peningkatan pengadaan mesin dan percepatan penuntasan program pembangkit di wilayah perbatasan.

Pembangunan interkoneksi ini juga langsung diawasi oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepri. Kejati sebagai penengah dan pengawas berbagai kebijakan. ujarnya.

Kasi Perdata Kejati Provinsi Kepri Lexi Pararani Kurniawan mengatakan, tugas kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang mengawasi tata cara pengaturan dan keamanan pembangunan interkoneksi ini.

"Mulai dari perizinan lahan serta pegaturan lainnya terkait pembangunan jaringan interkoneksi ini," jelas Lexi

Sistem pengamanan termasuk proses ganti rugi status tanah yang digunakan.

"Proses pembangunan interkoneksi Batam-Bintan menelan waktu dua tahun, dan PLN mampu menghemat uang negara sekitar Rp20 miliar per bulan," ucapnya.

Ketua Komisi II DPRD Kepri Ing Iskandarsyah mengatakan, pemenuhan kebutuhan akan energi listrik di Provinsi Kepri hingga kini sudah hampir membaik.

"Melihat minimnya ketersediaan energi kelistrikan di Provinsi Kepri, pemerintah terus berupaya meningkatkan sumber listrik. Ditambah lagi dengan adanya target pemerintah pusat yang menargetkan 35.000 MW," ungkap politikus PKS ini

Iskandarsyah mengatakan, perlu ada dorongan dari semua pihak baik itu itu pemerintah mayarakat untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan kelistrikan agar dapat optimal. (Antara)

Editor: Rusdianto