Tanjungpinang (Antara Kepri) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau meminta Gubernur Nurdin Basirun mengevaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) Kepri.
"Kami minta kinerja OPD dievaluasi sehingga pemerintahan berjalan maksimal," kata Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak saat rapat paripurna penyampaian nota keuangan Ranperda APBD Perubahan tahun 2017 di Kantor DPRD Kepri, Jumat.
Ia menambahkan kinerja OPD perlu ditingkatkan agar realisasi anggaran daerah maksimal, dan memberi dampak positif kepada masyarakat.
Kinerja OPD yang lemah dapat berdampak buruk pada pertumbuhan perekonomian Kepri, karena perekonomian di Kepri masih bergantung pada anggaran daerah.
Jumaga mengatakan mutasi pejabat di lingkungan pemerintahan merupakan hal yang biasa sebagai bentuk penyegaran. Setiap OPD harus bekerja maksimal mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan kegiatan.
"Mutasi itu untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, jadi merupakan hal yang biasa," katanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik Kepri Panusunan Siregar mengatakan Pemprov Kepri tidak mengantisipasi perlambatan perkonomian pada triwulan II-2017. Pada triwulan itu pertumbuhan perekonomian hanya 1,52 persen.
"Pertumbuhan ekonomi Kepri yang hanya 1,52 persen pada triwulan II, sebenarnya dapat diantisipasi oleh gubernur. Pemerintah Kepri seharusnya menggenjot secepat-cepatnya (penggunaan) APBD sejak tahun anggaran diketok," katanya baru-baru ini.
Ia menyayangkan APBD yang diharapkan sebagai stimulan pertumbuhan ekonomi, justru belum terlihat perannya. Hal ini ditandai dengan menurunnya konsumsi pemerintah yang cukup signifikan pada triwulan II-2017.
Pada triwulan kedua, lanjutnya, konsumsi pemerintah justru kontraksi di angka minus 6,66 persen.
"APBD Kepri memang hanya menyumbang 5,23 persen dari total angka pertumbuhan ekonomi. Tapi yang mungkin kita lupa bahwa meski kecil, APBD Kepri ini stimulan. Anggaran ini yang menarik pertumbuhan ekonomi Kepri," ucapnya.
Seharusnya, menurut dia, Pemprov Kepri dan jajaran OPD lebih aktif membelanjakan anggaran itu untuk membangun infrastruktur. Dengan begitu, ekonomi Kepri kembali bergairah. Dengan bergairahnya pembangunan, diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi.
"Saya harus jujur mengatakan bahwa secara fakta empiris analistis statistik, OPD Pemprov Kepri belum memainkan perannya. Bagaimanapun juga pengelolaan APBD, dan APBN ada di tangan mereka," katanya.
Terkait permintaan DPRD Kepri, Gubernur Nurdin menegaskan evaluasi terus dilakukan ke seluruh OPD. Evaluasi terhadap kinerja OPD berhubungan dengan etos kerja, semangat kerja, kemampuan intelektual dan pengelolaan anggaran.
"Tidak ada OPD yang diprioritaskan untuk dievaluasi, karena semuanya dievaluasi," katanya.
Gubernur Nurdin mengatakan pemerintah sudah bekerja secara maksimal. Bahkan terkadang para staf pemerintahan dan dirinya bekerja hingga subuh.
"Kami terus bekerja untuk masyarakat," ucapnya.(Antara)
Editor: Agustinus Jo Seng Bie
Komentar