Karimun (Antara Kepri) - Bupati Karimun, Kepulauan Riau, Aunur Rafiq mengatakan pengelolaan dana desa yang tengah berjalan selalu diawasi oleh tiga institusi yaitu Polri, Kejaksaan, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
"Ketiga institusi berbeda ini selalu mengawasi kita secara eksternal," kata Aunur Rafiq dalam sambutannya pada Rapat Kerja Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Karimun di Gedung Nasional, Tanjung Balai Karimun, Kamis.
Rafiq mengatakan pengawasan ini dilakukan disebabkan makin beratnya tanggung jawab pengelolaan dana yang bersumber dari APBN dan APBD sehingga dibutuhkan pendampingan untuk masing-masing pengguna dana tersebut untuk proses administrasinya.
"Oleh karena itu kita melakukan kesepakatan antara Kejaksaan dan Polres untuk melakukan pendampingan terhadap penggunaan dana desa tersebut," katanya.
Untuk dana desa, pemerintah daerah setempat menerima transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp35 miliar, sesuai dengan peraturan dari Kementerian Keuangan yang telah diterima Kabupaten Karimun.
"Semuanya telah diatur oleh melalui peraturan bupati yang semuanya telah diperuntukkan. Rp35 milliar ini dibagi kepada 42 desa," katanya.
Sementara itu, untuk alokasi dana desa pada 2018 berbeda dari tahun sebelumnya. Pada tahun mendatang, pemerintah daerah mengalokasikan 10 persen dari keuangan daerah.
"Memang selama ini pemerintah daerah mengalokasikan 4 sampai 5 persen dari keuangan daerah, ini karna kemampuan keuangan daerah. Namun untuk 2018, kita sudah mengalokasikan 10 persen dengan nilai Rp49 miliar," katanya.
Ia juga mengatakan, dari kedua sumber dana tersebut, masing-masing desa di Karimun akan mengelola keuangan hampir Rp2 miliar, sehingga masing-masing desa dapat melakukan renovasi dan pembangunan di desa.
"Jangan pula dengan dana yang besar menjadi musibah," katanya. (Antara)
Editor: Rusdianto
Komentar