APBD Kepri belum cerminkan visi-misi Gubernur

Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau belum mencerminkan visi dan misi Gubernur Nurdin Basirun, kata juru bicara Fraksi Keadilan Sejahtera-Persatuan Pembangunan Syarafuddin Aluan.

"Kami juga meminta agar APBD ke depan merupakan penjabaran dari visi misi gubernur, sehingga di akhir masa jabatan gubernur, visi-misi gubernur dapat tercapai," kata Aluan dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017, di Tanjungpinang, Kamis.

Ia juga mengingatkan program kegiatan hingga pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat harus diprioritaskan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"APBD Kepri hendaknya mencerminkan prinsip dasar akuntabilitas, sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat lebih transparan," katanya.

Selain mengkritik APBD 2017, Fraksi Keadilan Sejahtera-Persatuan Pembangunan juga memberikan catatan kepada Pemprov Kepri untuk memperhatikan rekemondasi BPK. Khusus untuk beasiswa, diharapkan lebih terarah dan tepat sasarannya.

"Beasiswa itu harus dirancang dengan baik, dan dilaksanakan secara profesional, sehingga tidak menimbulkan permasalahan lagi," katanya lagi.

Sedangkan juru bicara Fraksi Demokrat Wan Norman Edi dalam rapat paripurna itu meminta agar Pemprov Kepri fokus pada pemanfaatan aset daerah. Aset milik Pemprov Kepri harus dapat dikelola dengan baik, sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan memberi kontribusi pada daerah.

"Penyerapan anggaran per bulan juga harus diatur pendistribusiannya, agar penyerapan anggaran ini dapat membantu menggerakkan perekonomian daerah," kata Wan Norman.

Fraksi-fraksi lainnya meminta agar Pemprov Kepri memberikan perhatian lebih pada sektor perikanan dan kelautan.

Kepri memiliki 1.796 pulau, dengan luas lautan mencapai 96 persen, sehingga sektor kelautan dan perikanan harus dikelola secara maksimal. Hampir tiga tahun pemerintahan Nurdin, alokasi anggaran untuk sektor ini, dinilai minim.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak selanjutnya menjadwalkan jawaban pemerintah terhadap pandangan fraksi pada Selasa (3/7) depan.

"Jawaban pemerintah tertulis ini akan disampaikan pada Selasa depan yang dilanjutkan dengan pembentukan panitia khusus laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017," ujarnya. (Antara)