KUPA-PPAS APBD tetap mengacu prioritas pembangunan

Karimun (Antaranews Kepri) - Bupati Karimun, Kepulauan Riau, Aunur Rafiq menyebutkan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD 2018 tetap mengacu pada empat prioritas pembangunan.

Aunur Rafiq dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Karimun, Senin (3/9), mengatakan, empat prioritas pembangunan tersebut antara lain percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dalam rangka peningkatan akses dan daya saing daerah dan peningkatan sarana dan prasarana sanitasi guna mengurangi titik banjir.

Kemudian, peningkatan aksesibilitas terhadap layanan air bersih bagi masyarakat, dan peningkatan kualitas pelayanan publik termasuk sektor pendidikan dan kesehatan.

"Empat prioritas pembangunan itu sesuai dengan tema pembangunan Kabupaten Karimun yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)," kata dia dalam rapat paripurna dengan agenda pidato pengantar Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD 2018.

Bupati mengatakan, KUPA-PPAS merupakan rangkaian penyusunan dan penyesuaian anggaran, namun tidak mengubah kebijakan pembangunan sesuai skala prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD.

Dia mengatakan, Rancangan KUPA-PPAS yang disusun kepala daerah dibantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah memuat kondisi makro daerah, asumsi penyusunan perubahan APBD, kebijakan perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Menurut dia, empat skala prioritas pembangunan yang telah dituangkan dalam RKPD sedang dan terus berjalan, seperti pengurangan titik dengan melakukan revitalisasi drainase di sejumlah titik, kemudian peningkatan kualitas layanan air bersih melalui PDAM Tirta Karimun.

Terkait perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dia mengatakan disebabkan beberapa hal, seperti adanya utang pembangunan infrastruktur pada 2017 yang belum teranggarkan dalam APBD murni 2018.

"Kita anggarkan setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan," ujarnya.

Kemudian, adanya penganggaran tunjangan hari raya atau tunjangan ketiga belas untuk pegawai negeri sipil.

Dia menjelaskan, APBD 2018 diproyeksikan naik 12,84 persen dibandingkan ABPD murni yaitu dari Rp1,277 triliun menjadi Rp1,441 triliun.

Untuk belanja pada perubahan ABPD diproyeksikan sebesar Rp1,533 triliun, naik 5,58 persen dibandingkan ABPD murni sebesar Rp1,452 triliun.

Sedangkan pembiayaan netto ditargetkan sebesar sekitar Rp92 miliar, terdapat selisih sebesar Rp82,9 miliar dibandingkan ABPD murni yang berjumlah sekitar Rp175 miliar.

"Jika dibandingkan antara pendapatan dengan belanja yang ditargetkan pada perubahan APBD, maka terjadi defisit sekitar Rp92.000. Defisit ini ditutup dengan penerimaan pembiayaan, sehingga selisih antara pendapatan dengan belanja menjadi nihil," ujar Bupati Aunur Rafiq. (Antara)