Pemkot Batam persiapkan pemusnahan KTP-e rusak

Batam (ANTARANews Kepri) - Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau masih mempersiapkan pemusnahan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) yang rusak dan tidak sah.

"Kami masih mempersiapkan. Target kami, pekan ini juga kami laksanakan pemusnahan," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Said Khaidar di Batam, Senin.

Pemerintah Pusat menginstruksikan pemusnahan KTP-E yang rusak serta tidak sah, agar tidak disalahgunakan menjelang dan pada saat Pemilu 2019.

Ia mengatakan pihaknya masih mengumpulkan KTP-E yang rusak dari kecamatan, sehingga belum bisa memastikan jumlah yang akan hancurkan.

Disdukcapil Batam juga masih berkoordinasi dengan Wali Kota Batam, untuk menentukan siapa saja yang akan diundang dalam pemusnahan KTP-E nantinya.

"Sedang diagendakan, tunggu tanggal mainnya," kata dia.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menargetkan semua KTP-E yang rusak dan tidak sah musnah pada 20 Desember 2018. Ia menyampaikan telah menginstruksikan seluruh jajarannya, hingga tingkat kota dan kabupaten, untuk membakar semua KTP-E rusak dan tidak sah hingga satu minggu ke depan.

"Yang di gudang pusat maupun di gudang daerah dibakar semua. Setiap hari, kalau masih ada satu KTP-E yang tidak berlaku, harus segera dimusnahkan," kata dia menegaskan.

Menurut Tjahjo, penertiban KTP-E ini sebenarnya sudah diperketat sejak Juli 2018.

"Enam bulan lalu, kami instruksikan KTP-E yang kedaluwarsa dan `invalid` atau salah ketik apapun harus segera dipotong. Tapi dalam perkembangannya belum semua daerah memotong," ungkap dia.

Kelalaian tersebut, kata dia, kemudian dimanfaatkan sejumlah pihak untuk berlaku curang.

"Itu oknum yang sengaja tidak bertanggungjawab. Tidak mungkin tercecer sendiri, pasti ada aktivitas dari oknum yang sengaja," ungkap dia.