HKTI : Mahfud harus memahami keinginan nelayan Natuna

Natuna (ANTARA) - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Natuna meminta pemerintah, melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD yang akan berkunjung ke Natuna harus mendalami, mempelajari dan memahami kondisi nelayan Natuna yang terbiasa menangkap ikan dengan kearifan lokal, sebelum pemerintah memutuskan akan memobilisasi kapal ikan Pantura ke Laut Natuna Utara.

"Keserakahan akan menghilangkan keberlasungan, nelayan Natuna yang selama ini hidup berdampingan dengan alam akan rusak jika pemerintah salah mengambil kebijakan, karena itu Pak Menteri harus tau," kata Sekretaris HKTI Kabupaten Natuna, A. E Hermawan kepada Antara, di Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Selasa.

Nelayan Natuna, lanjutnya, diajarkan turun temurun tidak mengeksploitasi secara membabi buta skala industri.

"Bekerja cukup 2 atau 3 orang dalam 1 kapal,  tetapi jumlahnya ribuan," pungkasnya.

Ia juga mengatakan pemahaman pengamat, tokoh, dan pemerintah sendiri menganggap nelayan Natuna lemah dan tidak mampu beroperasi di laut Natuna Utara atau ZEE Indonesia itu salah besar.

"Nelayan Natuna sangat memahami karakter lautnya sendiri, jangankan kapal ikan Pantura, kapal Pelni yang sebesar itu saja tidak sanggup jika musim Utara, tetapi nelayan Natuna bisa melaut dalam kondisi seperti itu," kata dia.

Ia juga menyampaikan, masyarakat khususnya nelayan di Kabupaten Natuna, merasa kuatir atas penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan (cantrang), karena dianggap dapat menganggu ekosistem Laut Natuna Utara.

"Laut Natuna ini lumbung ikan, tempat ikan berpijah, jika lumbungnya di rusak, dikuras maka semua daerah nusantara akan merasakan dampak itu, karena Natuna adalah lumbung ikan di Indonesia, bahkan Asia," terangnya.

Menurutnya, masyarakat nelayan Natuna, setelah meriset dan melihat jenis kapal yang telah siap dan akan dikerahkan ke Natuna dari Pantura dengan alat tangkapnya, itu juga tidak efisien beroperasi di Zona Ekonomi Ekslusif ( ZEE) Laut Natuna Utara.

"Itu kapal hanya bisa berpotensi atau main di laut teritorial, di bawah 20 mil, sehingga akan berpotensi berbenturan dengan nelayan tradisional Natuna,"ungkapnya.

Lanjutnya, jika semangatnya bersaing atau mengisi kekosongan ZEE Laut Natuna Utara maka akan lebih efisien memberdayakan dan memfasilitasi nelayan Natuna. 

"Coba kita lihat di ZEE kapal ikan asing itu berukuran 80 GT ke atas, dengan kapal penampung ribuan ton, tak imbang jika dilawan dengan kapal Pantura,"jelasnya.

Dijelaskannya, lebih efisien membangun armada kapal 5 GT untuk nelayan Natuna, tetapi jumlahnya ribuan unit.  

"Syukur-syukur bisa 5.000 unit, Tenaga kerja nelayan di Natuna cukup, nelayan ini yang harus diutamakan, nelayan Natuna karena turun temurun sudah familiar dengan kondisi Laut Natuna," ujarnya.

Disamping itu, biaya juga lebih efesien, Kapal 5 GT dengan kondisi lengkap 1 unit cukup dengan budget Rp200 juta dan Rp50 juta operasional dengan minimal 3 tenaga kerja selama 3 bulan pertama.

"Skemanya sistim bapak angkat, jadi nelayan ini berhimpun di kelompok nelayan KUB yang dimanajemen oleh 1 "bapak asuh," terangnya.

Selain itu, Ia juga menyarankan sistem pendanaannya bisa dengan pinjaman lunak untuk nelayan bisa dalam bentuk hibah dari Pemerintah atau pinjaman.

"Setiap beroperasi kapal-kapal nelayan ini berkelompok di wilayah ZEE dan harus disiapkan pengawalan pengamanan dan kapal penampung untuk mobilisasi hasil ke darat atau SKPT," jelasnya.

Masih menurut Hermawan, nelayan ini (bisa berupa perusahaan perorangan atau badan hukum) diberi akses ke ruang pendingin SKPT Selat Lampa agar bisa menampung hasil nelayan tersebut.

"Dari SKPT inilah hasil nelayan yang saya sebut dengan sistim "nelayan semut" bisa di distribusilan keluar Natuna, skema inilah yang diinginkan nelayan Natuna," kata Hermawan.

Ia mengaku, selama ini, nelayan Natuna memang sudah dibantu armada kapal ikan oleh pemerintah, namun tidak sesuai dengan karakter laut Natuna.

"Ukuran kapak  tidak cocok dengan nelayan Natuna dan laut Natuna Utara. Ukuran kapal yang cocok adalah kapal kayu 5 GT, dilapisi fiber, seperti model yang ada dan familiar di Natuna," pungkasnya.

Kehadiran SKPT belum berdampak maksimal ke nelayan Natuna karena dikuasai BUMN Perikanan Nusantara.

"Sementara pengusaha perikanan atau nelayan lokal tak bisa sepenuhnya bisa akses, ke ruang pendingin," kata Hermawan.


Mejaga Kedaulatan Laut Natuna Utara 

HKTI Natuna melihat perlu keterlibatan seluruh rakyat sesuai kemampuannya untuk ikut serta dalam pertahanan nasional, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 30 UUD 1945. 

"Sesuai sistem pertahanan negara yang dianut oleh Indonesia," ujarnya. 

Lanjutnya, sesuai Undang-Undang RI No 34 Tahun 2004, adalah sistem Hankamrata atau  juga dikenal sebagai sistem pertahanan bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya.

Serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.

"Ini juga sesuai dengan program bela negara yang sempat dimunculkan kembali oleh Ryamizard Ryachudu, Menteri Pertahanan sebelumnya," jelasnya.

Ia juga mengatakan, sementara Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto juga pernah mengemukakan konsep Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata). 

"Bredasarkan sejarah, saya kira sampai sekarang masih bisa berlaku, dan mungkin kita akan teruskan bahwa pertahanan kita adalah pertahanan rakyat semesta," imbuhnya.

Atas dasar inilah maka Pertahanan kolaborasi aktif unsur Matra TNI yang melibatkan rakyat khususnya nelayan Natuna menjadi relevan, lanjutnya.

"Maka untuk menjaga laut Natuna bukan saja kekuatan militer di Natuna yang di perkuat tetapi juga kekuatan nelayan Natuna," ujarnya.

Masih menurut Hermawan, jika ada penambahan sekian ribu tentara di Natuna harus diimbangi dengan peningkatan daya saing nelayan Natuna selaku penjaga Laut Natuna Utara.

"Peningkatan daya saing ini maksudnya peningkatan ketrampilan, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan,  manajemen sederhana nelayan,  peningkatan kemampuan armada tangkap nelayan dengan membangun nelayan yang berwawasan Bela Negara, berwawasan kebangsaan," kata dia.

Yang terpenting, kata dia, nelayan Natuna dirangkul, disatukan dalam sebuah manajemen industri perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

"Itu jauh lebih efektif dibandingkan aksi reaktif musiman seperti saat ini," ujarnya.

Selain itu, ia juga memberikan data kondisi nelayan Natuna saat ini. 

Kenapa lebih efektif berdayakan nelayan Natuna, pertama jumlah nelayan di Natuna lebih dari 6.000 orang yang aktif dan potensi bisa dikembangkan menjadi 30.000.

Kedua, berdomisili di semua pulau di area Laut Natuna Utara, membuat lebih efektif dan efesien dari segi jarak dan mobilisasi.

Ketiga, lebih mudah pengawasannya dalam hal alat tangkap ramah lingkungan.

Keempat, lebih familiar dan lebih faham kondisi alam Laut Natuna Utara dengan kearifan lokalnya.

"Ini harus difahami semua pihak, tidak hanya didengar saja, yang jelas kami menolak wacana memobilisasi kapal ikan asal Pantura," tegasnya.