Ada empat kriteria calon panglima TNI yang baru

Depok (ANTARA) - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia Boni Hargens menilai ada empat kriteria untuk calon panglima TNI yang baru, untuk menghadapi dinamika politik di Tanah Air.

"Pertama, sosok yang sejalan dengan cita-cita politik Presiden Joko Widodo," kata Boni Hargens dalam keterangannya, Rabu.

Boni tidak mengatakan lagi soal TNI loyal pada Pancasila dan UUD 1945, karena TNI sudah ahlinya urusan itu. Mereka yang paling loyal kalau urusan ideologi negara dan konstitusi.

"Periode Pemerintahan Pak Jokowi adalah momentum untuk pembaharuan di segala dimensi, maka perlu dukungan institusi militer untuk menjamin keamanan dalam segala aspek," katanya.

Kedua, kata Boni Hargens, panglima TNI baru mesti sosok yang dapat diterima di internal institusi militer dan dapat membangun solidaritas antar-angkatan di dalam tubuh TNI.

Ketiga, Panglima TNI yang baru harus memiliki pemahaman yang komprehensif dan kemampuan bertindak cepat dalam memerangi bentuk-bentuk ancaman yang mengganggu keutuhan NKRI, Pancasila, dan UUD 1945, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Menurut dia, perang zaman sekarang sudah berpindah dari medan tempur fisik ke ruang yang tak kelihatan. Polanya asimetris dan selalu acak. Musuh kita tak kelihatan, tetapi terasa dan mereka ada. Karena itu, TNI sebagai garda terdepan pengamanan negara harus dipimpin oleh panglima yang memiliki pemahaman tentang semua itu.

Keempat, panglima TNI yang baru mesti memiliki kemampuan inovasi yang memadai dalam konteks melanjutkan upaya profesionalisasi militer yang sudah sukses berjalan setelah 1998.

"Militer Indonesia sudah canggih dalam ilmu perang, dan kita yakin justru akan makin canggih dalam semua cabang ilmu pengetahuan. Untuk itu, perlu ada kepemimpinan yang beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi," kata Boni lagi.

Menurut Boni, dalam situasi dinamika politik saat ini, koordinasi TNI dengan Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) menjadi kekuatan sentral yang menjamin pengendalian situasi bisa berlangsung efektif dan tetap dalam koridor demokrasi.

"Kita harus mengakui bahwa bangsa Indonesia sudah berjalan sejauh ini, karena ada Tentara Nasional Indonesia yang menjadi kekuatan utama dalam menjaga keamanan dari berbagai potensi ancaman yang datang baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri, seperti terorisme dan gejolak separatisme," katanya pula.

Sejarah sudah mencatat semua prestasi TNI dalam mempertahankan Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sejarah juga mengajarkan kita bahwa demokrasi sipil yang semakin kuat saat ini juga tumbuh dan berkembang, karena TNI kita makin profesional dan menjunjung tinggi demokrasi.

"Tetapi, tak bisa kita pungkiri keadaan bahwa ada kelompok sipil yang muncul dengan mengatasnamakan apa pun untuk memperjuangkan cita-cita politik yang sempit," demikian Boni.